Bawaslu Catat Politik Uang Terjadi di 29 Kabupaten

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun ini masih memperlihatkan banyak masalah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat puluhan pelanggaran terjadi di beberapa daerah dari sebelum pemilihan hingga proses penghitungan suara.

Berdasarkan rilis yang diterima Cnnindonesia.com, politik uang atau lazim disebut money politic menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi selama pemilu. Bawaslu mencatat, sebanyak 29 kasus politik uang terjadi sebelum masa pemilihan dilangsungkan di beberapa kecamatan di Indonesia.

Jenis politik uang yang terjadi bervariasi, di antaranya pembagian undian dari salah satu calon, pembagian sembako, pembagian uang yang dilakukan oleh oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Komisis Pemilihan Umum, tim sukses calon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan aparat Desa.

"Sebagian masih dugaan dan sedang dalam tahap klarifikasi dan penanganan dari Panitia Pengawas Pilkada di masing-masing daerah yang terindikasi," ujar Anggota Bawaslu Nasrullah saat dikonfirmasi oleh media, Kamis (10/12).

Lihat juga: Soal Kekalahan Adik, Ahok Bandingkan Basuri dengan Foke

Permasalahan lain yang banyak terjadi adalah soal Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan data, Bawaslu mencatat sembilan Kabupaten masih terbukti belum menghilangkan APK berupa baliho hingga foto pasangan calon saat masa tenang belangsung.

Kampanye di masa tenang juga masih terjadi di tujuh Kabupaten. Sama seperti politik uang, para calon kepala daerah menggunakan beragam cara agar tetap melakukan kampanye selama masa tenang berlangsung, di antaranya mengadakan silaturahmi ke beberapa tokoh, memasukan selebaran foto di sebuah kotak makan, menggelar senam pagi dengan ibu-ibu PKK, dan memberikan baji bergambar salon.

Lihat juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Dinilai Rendah

Sementara itu, permasalahan dalam undangan pemilihan juga masih ditemukan oleh Bawaslu. Sebanyak enam Kabupaten tercatat belum terdistribusikan sesuai rencana.

"Contohnya terbesar terjadi di Kabupaten Gowa sebanyak 56 ribu C6 tidak terdistribusi dan di Kanupaten Konawe Selatan sebanyak 3 ribu pemilih belum mendapat C6 serta terdapat 93 C6 ganda," ujar Nasrullah.

Lihat juga: PDIP Klaim Menang di 14 Daerah Jawa Tengah

Bawaslu juga mencatat logistik pilkada di tiga daerah belum teriditribusi hingga pencoblosan dilakukan kemarin, di antaranya di Lapas Cebongan Sleman, 287 TPS di Kota Waringin Timur dan Kota Batam.

"Di Kota Waringin Timur karena alasan keamanan dan di Batam karena kekurangan surat suara," ujar Nasrullah.

Sisanya, Bawaslu menyampaikan bahwa permasalah yang terjadi saat pemilu disebabkan oleh kondisi alam, perkiraan daerah rawan kerusuhan dan akurasi data yang dimiliki oleh KPU. (bag)