Sujanarko Pentingkan Independensi KPK dan Penjeratan Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sujanarko, mengungkapkan sejumlah ketidakefektifan dan rencana perbaikan kinerja komisi antirasuah pada forum uji kelaikan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senin (14/12). 

Sujanarko yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK ini berkata, komisi antirasuah selama ini tidak bekerja secara independen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sujanarko menuturkan, poin krusial keberadaan KPK adalah penerjemahan independensi organisasi. Penentuan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan status KPK sebagai subyek audit Badan Pemeriksa Keuangan, menurutnya, tidak sesuai dengan beleid. "Itu perlu diluruskan," ucapnya.

Lihat juga: Pengamat: DPR Akan Pilih Capim KPK yang Bisa Disetir

Lebih dari itu, Sujanarko menganggap KPK sepatutnya tidak hanya menjerat pegawai negeri dan penyelenggara negara saja, tapi juga pihak swasta. Ia menilai, pihak swasta juga memainkan peran dalam patgulipat uang negara.

"Swasta memberikan supply dan kapasitas mereka lebih dari pegawai negeri atau penyelenggara negara," ujarnya.

Lihat juga: DPR Uji Empat Capim KPK Pagi Ini

Sujanarko yang telah bekerja di KPK sejak tahun 2004 memaparkan, komisi antirasuah ke depan harus berkonsolidasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menganalisis modus operandi penyalahgunaan uang negara.

Jika konsolidasi itu efektif, Sujanarko memprediksi, KPK tidak akan bertugas sebagai 'pemadam kebakaran' karena penindakan tidak melulu bergantung pada pengaduan masyarakat.

Lihat juga: Pertanyaan soal Revisi UU Diselipkan di Uji Makalah Capim KPK

Saran penting terakhir yang disampaikan Sujanarko berkaitan dengan kinerja KPK di sektor pendidikan. Ia menyatakan, KPK tidak memiliki sumber daya yang memadai pada bidang ini.

"Hanya ada 50 pegawai. Itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia," katanya.

Menyikapi kekurangan tersebut, Sujanarko berkata, KPK perlu menjalin kerja sama dengan komunitas atau kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Lihat juga: Pertanyaan soal Revisi UU Diselipkan di Uji Makalah Capim KPK

Pada akhir pemaparan visi dan misinya, Sujanarko mengatakan, KPK tidak boleh menguasai seluruh panggung pemberantasan korupsi. Menurutnya, itu akan memancing kecemburuan lembaga lain.

"Akan ada banyak musuh karena KPK dianggap satu-satunya lembaga yang mampu memberantas korupsi," tuturnya.

Saat berita ini diturunkan, uji kelaikan dan kepatutan terhadap Sujanarko masih berlangsung. Masing-masing fraksi menyampaikan pendapat dan pertanyaan mereka.

Forum ini dipimpin Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain Sujanarko, terdapat tiga calon pimpinan KPK lain yang akan menjalani uji kelaikan dan kepatutan hari ini, yaitu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi dan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara Saut Situmorang. (bag)