Amien Rais soal Freeport: Moffett, Go Back to Washington

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Presiden Jokowi menghentikan operasi Freeport di Indonesia. Kontrak Freeport yang berakhir tahun 2021 dianggap Amien tak perlu diperpanjang lagi.

“Mudah-mudahan Pak Jokowi berani menghentikan Freeport. Maaf, Presiden sebelumnya tidak berani. Kalau tidak, apa artinya," ujar Amien usai bertemu Wakil Ketua DPR asal partainya, Taufik Kurniawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (14/12).

Amien juga mendukung pembentukan Panitia Khusus Angket Freeport oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dia meminta pakar internasional di bidang lingkungan dan politik, sampai lembaga swadaya masyarakat, dilibatkan dalam Pansus tersebut.

“Begitu sudah selesai, goodbye Moffett. I don't need you anymore. Go back to Washington," ujar Amien.

Moffett yang dimaksud Amien ialah Chairman of Board PT Freeport McMoran, James ‘Jim Bob’ Moffett.

Lihat juga: Anggota MKD Selip Lidah Sebut Bos Freeport Jadi James Bond

Amien yakin Moffett kini tengah tertawa terpingkal-pingkal melihat drama ‘Papa Minta Saham’ yang dipertontonkan pejabat eksekutif dan legislatif di Indonesia.

"Saya kira Jim Bob sakit perut melihat anak bangsa berkelahi sendiri berebut jagung pisang," kata Amien.

Politikus senior itu berpendapat Freeport selama ini sudah menghina Indonesia. Di mana Amien, perusahaan asal Amerika Serikat itu punya tiga kesalahan.

Pertama, skandal ekologi. Amien menuding Freeport menghancurkan lingkungan Papua. Miliaran ton limbah dibuang ke sungai dan membuat sungai terkontaminasi.

Kedua, pembangkangan pajak. Menurut Amien, ada pajak triliunan rupiah yang tidak dibayarkan PT Freeport ke pemerintah. "Ini penghinaan yang luar biasa," kata dia.

Ketiga, kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Papua. “Freeport ini tambang babon terbesar di muka bumi. Sudah menghina, tidak usah babibu, hentikan,” ujar Amien.

Lihat juga: Jawaban Pedas Luhut Bikin Anggota MKD 'Bertekuk Lutut'

Soal Pansus Freeport telah dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia memandang Pansus perlu dibentuk karena banyak pejabat negara yang memberikan jaminan ke PT Freeport Indonesia bahkan sebelum mereka resmi menyandang jabatan di pemerintahan.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengklaim pemutusan kontrak karya Freeport di Indonesia akan memiliki berbagai dampak negatif, dari soal lingkungan ke hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat.

Lihat juga: Maroef Klaim Ada Dampak Negatif Jika Kontrak Freeport Putus

(agk)