Sekretaris Jenderal Golkar Munas Ancol, Zainuddin Amali, mengatakan pembayaran listrik di kantor DPP Golkar bukan hanya kewajiban kubu Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Sebab sejak Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar digelar November 2015, kantor DPP Golkar juga digunakan oleh kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Oleh sebab itu, kata Amali, pembayaran listrik harus dilakukan bersama-sama. "Di Silatnas diputuskan bersama. Jadi seharusnya segala urusan bersama-sama," kata Amali kepada CNNIndonesia.com, Minggu (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika kantor digunakan bersama, ujar Amali, maka pembayaran fasilitas tidak seharusnya dibebankan pada satu pihak saja. "Jadi (kubu Munas Bali) tak ada yang bayar, kami (kubu Munas Ancol) juga membiarkan," kata Amali.
Sebelumnya, politikus Golkar Yorrys Raweyai mempermasalahkan tunggakan listrik dan tagihan-tagihan lain di kantor pusat Golkar. Kubu Agung Laksono yang selama ini menempati kantor itu dituding tak membayar berbagai biaya tersebut.
Atas alasan ini, Yorrys yang selama ini "menguasai" kantor pusat Golkar menyerahkan kunci gedung ke kubu Aburizal Bakrie. Yorrys mengatakan, kubu Ical lebih bisa memenuhi tagihan-tagihan tersebut.
Menurut Yorrys, kubu Ical, diwakili Bendahara Umum Munas Ancol Bambang Soesatyo, siap melunasi tagihan-tagihan itu, termasuk tunggakan listrik Rp400 juta.
Lihat juga:Yorrys Minta Spanduk Agung Laksono Dicopot |
Pekan depan, kata Bambang, semua tagihan-tagihan itu akan dilunasi oleh kubu Munas Bali.