PDI Perjuangan Gelar Rakernas Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan tengah menggodok materi persiapan pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) pertama periode kepengurusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri 2014-2019, pekan depan pada 10-12 Januari 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan Rakernas akan mengambil tema mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Tema ini dijelaskannya merupakan salah satu cita-cita Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Rakernas sendiri akan dibuka langsung oleh Megawati.

"Rencananya akan dibuka pada pukul 10.00 WIB, akan ada pidato politik dari Ketua Umum yang akan merekontruksi sistem pembangunan nasional terhadap sinergi Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menjadi ruh PDI Perjuangan," ujar Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (4/1).

Lihat juga: Panggung Politik yang Penuh Kegaduhan

Selain pembahasan konsepsi, Basarah menjelaskan dalam Rakernas akan membahas evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, sekaligus proyeksi Pilkada 2017.

Calon kepala daerah yang memenangi Pilkada serentak 2015, juga akan mendapat arahan khusus dalam Rakernas. Basarah berharap calon kepala daerah dapat mensinergikan pembangunan pusat dengan daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, Basarah menuturkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kabinet Kerja akan memberikan materi atas pembangunan yang sedang dilakukan dan rencana pemerintahan ke depan, untuk menciptakan sinergitas tersebut. Termasuk untuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

"Kami juga akan mengundang Menteri Koordinator dan Menteri untuk mencapai satu visi dan misi," ucap Basarah.

Menelurkan Tiga Opsi

Basarah menjelaskan pembahasan konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana akan melibatkan kader struktur partai, kader di eksekutif dan legislatif. Sebab, hal ini akan dijadikan uji coba bagi PDI Perjuangan sebelum diimplementasikan konsep tersebut di ranah nasional.

"Sambil menunggu proses itu berjalan, kami akan uji coba implementasi Pembangunan Nasional Semesta Berencana di internal PDI Perjuangan," ujar Basarah.

Lihat juga: Menteri Tjahjo: Jangan Dikte Jokowi Soal Reshuffle

Terdapat tiga opsi atas konsepsi tersebut. Pertama, perubahan Undang-undang Dasar yang memberikan kewenangan kembali kepada MPR untuk menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kedua perubahan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang disesuaikan dengan konsepsi pembangunan Indonesia secara keseluruhan," ucap Basarah.

Sedangkan opsi yang ketiga adalah merubah UU Nomir 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya pada pasal 7 UU tersebut, disebutkan Tap MPR masih masuk dalam norma hukum.

Lihat juga: Diundang Makan Siang di Balai Kota, Menteri Tjahjo Bahas APBD

"Mana opsi yang akan dipilih, Rakernas yang akan menentukan. Kami lihat dinamika yang akan berkembang dalam Rakernas besok," ujar Basarah

Ditemui terpisah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, mengatakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana diterapkan Presiden Soekarno pada era 1960-1969 dalam rangka menghadapi situasi nasional dan tekanan internasional, sehingga pembangunan Indonesia menjadi terarah.

"Ini digunakan untuk menjawab situasi nasional yang dimana banyak pemberontakan dan tekanan internasional yang menginginkan Indonesia masuk dalam satu blok yang tengah berseteru," kata Asvi.

Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pencapaian yang diraih, seperti kembalinya Irian Barat ditengah Indonesia belum merdeka 100 persen, pembangunan dengan dana rampasan perang jepang dari Monas, Hotel Indonesia, menara tranmisi TVRI, Sarinah, dan wisma negara. (pit)