Jokowi Puji Kerja Menteri Soal Serapan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa serapan anggaran pada 2015 berhasil mencapai 92 persen. Angka itu tercapai lantaran para menterinya telah bekerja keras menjalankan tugas-tugasnya.

Jokowi menjelaskan, sebelumnya banyak pihak yang sangsi lantas memperkirakan serapan anggaran dan penerimaan negara kemungkinan hanya mencapai 70 persen. Namun, kenyataanya penyerapan anggaran bisa mencapai angka 92 persen dan penerimaan negara sebesar 84 persen.

"Artinya apa? Kenapa angka bisa tercapai? Karena semua menteri, kementerian dan lembaga bekerja keras," ujar Jokowi di Gedung Pendopo Kementerian Pekerjaa Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (6/1).

Lihat juga: Jokowi: Realisasi APBNP 2015 Menjawab Keraguan Publik

Jokowi menyebutkan, penyerapan anggaran sebesar 92 persen di tahun 2015 sebenarnya tidak jauh dari targetnya, yakni 93 persen sampai 94 persen. Namun, ia mengaku tidak hanya akan berpatokan pada persentase tersebut, melainkan kualitas program-program yang telah dikerjakan.

"Ada kecepatan, tapi kualitas juga harus. Jangan hanya kejar-kejaran," katanya.

Penyerapan anggaran yang tinggi, imbuh Jokowi, pun terjadi di daerah-daerah, misalnya di Papua sebesar 90 persen dan Sumatra Utara sebesar 94 persen. Menurutnya, pola-pola lama yang mulai menggunakan anggaran dikebut sekitar September sampai Desember perlu diubah. Alih-alih, pekerjaan proyek-proyek harus dilakukan mulai Januari setiap tahunnya.

"Alhamdulillah di Januari Kementerian PUPR saja ada 1.026 paket yang angkanya Rp25 triliun. Ini gede sekali. Ini akan memberikan stimulasi, dorongan pada growth, pertumbuhan ekonomi. Ini yanh akan saya dorong, tidak hanya di Kementerian PUPR. Bentar lagi mau saya telpon ini Kementan, sudah dimulai apa belum. Saya yakin sudah dimulai, Kemenhub juga," katanya.

Lihat juga: Jokowi: Yang Evaluasi Kinerja Menteri itu Adalah Presiden

Jokowi menegaskan, semua proyek kementerian harus dimulai pada pekan ini dan bisa ditandai dengan adanya kontrak yang sudah diteken. "Karena kalau sudah ada tandatangan kontrak artinya hari itu sudah langsung kerja, besok sudah ngebut, sudah bisa," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan, pendanaan awal tahun dirasa cukup dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp10,8 triliun dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp50 triliun. Jumlah tersebut, ucapnya, belum termasuk dana dari prefunding. Sedangkan untun pajak, ia mengaku tengah menghitung dan mengevaluasi kembali.

"Kalau memang nanti targetnya naik, berarti di APBNP, kalau turun juga di APBNP," katanya. (sip)