PKB Yakin Menterinya Aman dari Reshuffle Jilid II

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meyakini para kader partainya yang duduk di jajaran menteri Kabinet Kerja tidak akan dicopot dari jabatan apabila Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid II.

Saat ini, PKB memiliki tiga kursi menteri. Mereka adalah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Djafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imama Nahrawi, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.

"Insya Allah aman," ujar Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (7/1).

Namun dia enggan mengomentari reshuffle yang dikabarkan akan dilakukan di Istana Bogor pada pertengahan Januari 2016. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dikomentari lebih lanjut. Apaalgi hingga saat ini belum ada pembahasan di internal partai apabila ada 'pergantian pemain' di Kabinet Kerja.

Pilihan Redaksi PKB: Hanya Presiden Yang Berwenang Evaluasi Menteri KemenPAN-RB: Seharusnya Menteri Berterima Kasih Dievaluasi Jokowi: Yang Evaluasi Kinerja Menteri itu Adalah Presiden

Menurut Daniel, para menteri saat ini hanya perlu bekerja keras sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian masing-masing dan memenuhi agenda serta target pemerintahan.

"Hanya isu, belum ada pembahasan. Tidak perlu berandai-andai," katanya.

Pada Desember 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengevaluasi akuntabilitas kementerian secara keseluruhan. Tiga kementerian yang dipimpin kader PKB berpredikat CC (cukup memadai).

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding berpendapat, evaluasi yang dilakukan KemenPANRB sebagai tindakan nyeleneh dan melangkahi wewenang presiden.

Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menegaskan, evaluasi dilakukan bukan kepada menterinya. Melainkan kepada kementerian, terkait target kinerja dan evaluasi ‎kinerja.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan agar para menteri dapat bekerja dengan baik. Jokowi juga mengingatkan perombakan kabinet merupakan kewenangannya.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut, dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Hak prerogatif presiden," katanya. (rdk)