Perombakan Kabinet Jilid II Bisa Turunkan Tensi Gaduh Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanul Haq menuturkan perombakan Kabinet Kerja jilid II bisa dibatalkan. Menurutnya, hal itu dikarenakan kegaduhan politik yang selalu timbul jika dikaitkan dengan isu pergantian. Karenanya, dia mengimbau agar para pihak berkepentingan tidak lagi meributkan komposisi perombakan kabinet.

"Jangan ribut-ribut begini, reshufflenya tidak jadi. Iya (bisa jadi diundur). Tapi itu hak prerogatif presiden," ujar Maman Imanul Haq di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (9/1).

Perombakan Kabinet Kerja jilid II dikabarkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Kegaduhan mulai muncul setelah Partai Amanat Nasional mendeklarasikan dukungannya ke pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di ranah politik.

Sebab, PAN baru bergabung dengan pemerintahan di pertengahan jalan, dan dikabarkan akan mendapatkan dua kursi kementerian. Selain PAN, elit Partai Keadilan Sejahtera juga berkunjung ke istana pada Desember 2015 lalu. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan jajarannya akan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara.

Kegaduhan juga dipicu dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan beberapa kementerian, seperti larangan angkutan basis daring oleh Kementerian Perhubungan. Rekomendasi Pansus angket PT Pelindo II untuk mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Pilihan Redaksi Yuddy Telah Prediksi Evaluasi Kementerian Sebabkan Kegaduhan PKB: Hanya Presiden Yang Berwenang Evaluasi Menteri Langgar Aturan, Menko Darmin Ganti Nama Dana Ketahanan Energi

Hingga evaluasi akuntabilitas kementerian/lembaga yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski diatur undang-undang, evaluasi akuntabilitas itu tetap dianggap sebagai manuver Menteri PAN-RB menyelamatkan posisinya jelang reshuffle jilid II.

Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. Menurutnya, reshuffle jilid II bisa tertunda karena adanya kegaduhan yang terlalu kencang. Menurutnya, ada kemungkinan Presiden Jokowi menunggu kondisi tenang terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan terkait reshuffle.

"Kalau mengambil keputusan dan ombak masih kencang, seorang nelayan harus dibatasi. Reshuffle mungkin tertunda karena kegaduhan terlalu kencang," kata Hanta Yuda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan perombakan kabinet merupakan kewenangannya. Karenanya, dia menegaskan agar tidak ada pihak mendiktenya mengenai perombakan kabinet.

"Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Kamu juga jangan ikut-ikut, dorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi. (pit)