Fahri Hamzah Dituntut Jadi Kesatria Hadapi Aduan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring menyatakan Fahri Hamzah selaku kader partai harus menghadapi aduan yang masuk ke pengurus internal partai dan menghormati mekanisme evaluasi di Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS.

Menurut Tifatul, kader partai di PKS itu diibaratkan sebagai seorang jundi, atau prajurit. Sehingga dia harus siap untuk ditempatkan di mana saja dan mematuhi aturan yang telah menjadi pakem di internal partai.

"Menurut saya, kalau memang dipanggil oleh BPDO siapa saja harus datang. Termasuk saya juga kalau memang ada masalah, saya pasti datang. Itu sikap seorang jundi, kesatria. Datang dong," ujar Tifatul saat ditemui di Gedung DPR, Senin (11/1).

Tifatul mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai aduan yang dipersoalkan terhadap Fahri. Namun mantan presiden PKS itu menegaskan alur kebijakan partai dalam menanggapi proses aduan tetap harus melibatkan pihak teradu untuk dikonfrontir pembelaannya.

Pilihan Redaksi Anggota Dicopot dari MKD, NasDem Akan Laporkan Fahri Hamzah Setelah Setya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah Juga Diminta Mundur Fadli Zon dan Fahri Hamzah Juga Didesak Mundur Fahri Hamzah Klaim di PKS Tak Ada yang Bisa Evaluasi Kader

Terlebih, Tifatul mengaku baru mengetahui persoalan aduan terhadap Fahri dari media massa. Sebab Tifatul menyatakan jarang mendapati kader di partainya yang memiliki masalah, kemudian mengumumkan masalahnya menjadi konsumsi publik.

"Di BPDO itu ada hak jawab. Jadi tidak usah berteriak-teriak di media. Hadapi saja. Jawab di situ, sanggah di situ. Fair kan," kata Tifatul.

Fahri sebelumnya menyatakan tidak ada kewenangan dari lembaga di partainya yang dapat melakukan evaluasi terhadap kader. Hal itu dikatakannya dalam menanggapi kabar evaluasi dirinya dari pejabat PKS.

"Di PKS itu tidak ada lembaga yang disebut-sebut belakangan ini oleh beberapa orang itu mengevaluasi, yaitu Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO)," kata Fahri usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1).

Wakil Ketua DPR itu membantah ada hasil evaluasi negatif terhadapnya dan menyayangkan hal itu keluar dari pejabat teras partai. Dia melihat hal ini sebagai bentuk gangguan terhadap kursi pimpinan parlemen yang dijabatnya.

"Jadi seolah-olah memang ada orang mulai agak gatal-gatal ingin ganggu saya, padahal tidak ada pintunya," imbuhnya.

Menurut Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih itu, selama ini di tubuh PKS tidak ada tradisi untuk mengungkapkan persoalan partai ke publik. Apalagi motifnya terlihat seperti perebutan kursi di parlemen. Meski Fahri sendiri tidak mengetahui motif dibalik evaluasinya.

"Itu kan ngomong-ngomong kayak gitu mengganggu. Kursi anggota di DPR kan ada 40 orang, kenapa iseng sama kursi saya? Kursi kan banyak, bawa dari rumah juga bisa. Banyak orang yang belum dewasa," ujar Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada beberapa kader partainya yang merasa terganggu atas sikap Wakil DPR Fahri Hamzah.

Sejumlah kader PKS itu menyampaikan aduan ke BPDO partai atas komentar Fahri yang dinilai cenderung membela mantan Ketua DPR Setya Novanto selama tersandung kasus 'Papa minta saham'.

"Sebagian kader mengatakan demikian (ada aduan untuk Fahri)," kata Mardani Ali Sera di Jakarta, kemarin.

Terkait aduan tersebut, Wasekjen PKS menjelaskan akan dikaji lagi untuk selanjutnya ditanggapi partai. Dia juga menyebutkan, nantinya BPDO akan meminta keterangan dari Wakil Ketua DPR dari PKS itu.

"Kami harus dengar both side. Mungkin Fahri punya alasan bela Novanto," katanya.

(meg)