Cak Imin menjelaskan, dalam forum Mukernas nanti, selain membahas program evaluasi tahunan, PKB juga akan membicarakan soal program yang akan dikerjakan partai pada tahun depan dan lima tahun yang akan datang dalam rangka berbakti pada kepentingan rakyat, baik dari legislatif maupun eksekutif.
"Selain itu, ada isu yang ingin kami tuntaskan dengan persetujuan peserta Mukernas, antara lain sikap kami tentang LGBT. Kami tidak hendak memusuhi mereka, tetapi bagi PKB, kyai-kyai tentu bersikap tegas menyangkut masalah ini. Bagaimana tegasnya? Nanti kami serahkan pada kyai-kyai yang hadir di Muekrnas," ujar Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/2).
Selain isu LGBT, lanjut Imin, Mukernas juga akan mencari jawaban atas pertanyaan apakah gubernur masih harus dipilih secara langsung atau tidak. Ia menuturkan, PKB masih berjibaku dengan dua pilihan kuat, yakni gubernur tidak layak dipilih secara langsung, karena dianggap tidak memiliki wewenang secara langsung, sehingga lebih baik dipilih oleh DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara terkait Amandemen UUD 1945, Imin mengaku akan membahas agenda apa saja yang harus disiapkan oleh negara.
"Jadi Mukernas ini untuk mensinegikan kekuatan PKB, baik itu tingkat pusat maupun daerah," katanya.
"Harapan kamu untuk membangun dan bgmn mensinergikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga keinginan pemerintah pusat bisa kita jabarkan dengan baik. Kami ingin membangun komitmen Presiden Jokowi dalam membangun negara dari daerah," ujarnya.
Mukernas PKB akan mengusung tema "Holopis Kuntul Baris, Menangkan Rakyat dalam Persaingan Global". Selain Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan hadir pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara, serta 1.700 kader partai. (pit)