Jelang Munas Golkar, Nurdin Halid Sebut DPD II Ditawari Duit

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebutkan telah ada tawaran sejumlah duit jelang gelaran musyawarah nasional (Munas) kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II oleh calon ketua umum.

"Pengakuan DPD II dia dijanjikan US$10 ribu atau Rp 135 miliar. Ini belum tentu benar, tapi dia berjanji akan kasih bukti. Kalau ada bukti akan saya buka," kata Nurdin saat dihubungi, Kamis (18/2).

Hal itu, kata Nurdin, terungkap dalam forum silaturahmi 28 DPD I Golkar se-Indonesia. Dalam forum itu ada laporan bahwa terdapat pengurus DPD II yang mengaku ditawarkan sejumlah duit dari salah satu calon untuk memberikan dukungannya.

"Saya masih kumpulkan bukti. Ada pengakuan dari Sulawesi Utara. Pengakuan, disuruh tanda tangan surat pernyataan lalu diberi uang," kata Nurdin.

Lihat juga: Pengamat: Golkar Butuh Ketua Luar Biasa saat Terpuruk

Meski demikian, Nurdin membantah forum silaturahmi itu ditujukan untuk membahas dan menyokong calon tertentu. Mantan Ketua Umum PSSI itu menyatakan, pertemuan hanya untuk soliditas DPD I jelang gelaran Munas.

Terdapat tiga poin hasil pertemuan itu. Pertama, kata Nurdin adalah membuka ruang bagi siapapun kader untuk maju menjadi calon ketua umum. Kedua, akan melaporkan calon yang hendak melakukan politik transaksional.

Terakhir, menyepakati tidak memperbolehkan DPD II berhubungan langsung dengan calon untuk menghindari politik transaksional dalam bentuk pemberian duit terjadi.

"Intinya mensukseskan Munas. Kesepakatan antara DPD I untuk mensukseskan. Tidak bicara tentang orang per orang," ujar Nurdin.

Lihat juga: Pertemuan Informal Elite Golkar Riau Usulkan Perbaikan Aturan

Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin mengaku belum mengetahui oknum calon yang dimaksud Nurdin. Meski demikian, Mahyudin menyayangkan isu tersebut dibawa ke ranah publik.

"Sebaiknya kalau masih isu, jangan dibawa ke ranah publik. Harusnya jadi catatan dan diselidiki secara hukum," kata Mahyudin.

Penyelidikan itu karena menurutnya banyak kader Partai Golkar yang merupakan pejabat publik. Sehingga, nantinya dapat ditelusuri bentuk pemberian duit yang disebutkan Nurdin, apakah masuk kategori gratifikasi atau tidak.

Namun, Mahyudin yang sudah mendeklarasikan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar itu berharap agar asas praduga tak bersalah dikedepankan. Dia berharap agar hal tersebut tak benar-benar terjadi di dalam Munas.

"Saya berharap tidak ada kejadian seperti itu dalam Munas. Saya tidak punya duit kalau seperti itu," ujar Mahyudin. (bag)