Ahok Diminta Tak Mengintimidasi PDIP Terkait Pilkada Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mengintimidasi partainya terkait pemberian izin pada Djarot Saiful Hidayat. Ahok, sapaan Basuki, berulang kali meminta PDIP mengizinkan Djarot menjadi pasangannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ahok bahkan memberikan tenggat waktu selama sepekan kepada PDIP untuk memutuskan status Djarot menjadi calon wakil gubernurnya.

"Biar masing-masing menjalankan tugas dengan baik. Bukan saling mengintimidasi, saling mengancam, dan saling menekan," kata Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Selasa (8/3).

Hendrawan mengatakan, yang disampaikan Ahok menjadi masukan bagi PDIP. Namun hal tersebut belum tentu mempercepat atau memperlambat proses pengambilan keputusan.

Pilihan Redaksi Megawati Tertawa Saat Ahok Lobi PDI Perjuangan PDIP Minta Teman Ahok Tak Memaksa di Pilgub Jakarta Ahok Siap Jika Tak Lagi Terpilih Jadi Gubernur Jakarta

Hendrawan mengingatkan bahwa PDIP memiliki mekanisme dan jadwal tersendiri dalam mempersiapkan Pilgub DKI Jakarta. Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berwenang menentukan waktu dan putusan terkait Djarot.

"Itu kewenangan ketua umum. Beliau yang paling tahu momentum yang pas," tuturnya.

Legislator PDIP Tubagus Hasanuddin mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan terkait hal tersebut. Dia tak menyoalkan jika Ahok mengambil pasangannya dari birokrat karena merasa terlalu lama menanti keputusan PDIP soal Djarot.

"Saya dengar beliau memutuskan tidak seperti itu, tetapi mengambil wakil dari birokrat. Itu hak beliau. Kami serahkan sepenuhnya," ujarnya.

Ahok mengaku tak sengaja bertemu dengan Megawati di acara Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI), Senin pagi (7/3). Saat itu, Ahok sempat menyinggung soal pencalonan dirinya pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Ahok menyebut, kengototannya tak akan menggoyahkan pendirian Megawati untuk tetap menjalankan mekanisme pemilihan kader yang akan ikut bertarung dalam pemilihan gubernur DKI. Megawati lantas hanya tertawa saat mendengar omongan Ahok tersebut.

Selanjutnya Ahok memutuskan untuk menjadikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur lantaran Djarot tak kunjung mengantongi izin PDIP. (rdk)