"Kami berpikir begitu. Positifnya, (penyelenggaraan bulan Mei) untuk mematangkan segala sesuatunya. Supaya tidak ada masalah lagi di belakang," ujar Zainudin Amali di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/3).
Rencana penyelenggaraan pada April mendatang memang belum disahkan melalui rapat pleno. Rapat pleno tertunda dua kali, yakni pada 24 Februari dan 2 Maret yang lalu. Karenanya, Amali mengingatkan waktu penyelenggaraan Munas yang sah nantinya diputuskan melalui rapat pleno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadinya kan tidak ada yang harus dipertimbangkan lagi. Tiba-tiba ada putusan MA. Jadi harus disesuaikan lagi supaya tidak ada masalah di belakang," katanya.
"Kami tetap mau mengadakan Munas. Waktu memang antara Mei atau April. Tapi, cenderungnya Mei karena kami tidak mau menimbulkan problem. Kami sepertinya cukup waktu di bulan Mei," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Riau 2009, Bambang Soesatyo menuturkan rencananya Munas akan dilaksanakan pada 27 Mei atau akhir Juli 2016. Hal itu merupakan tindak lanjut hasil pertemuan terbatas Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono dan Ketua DPD I kemarin.
Munas dilaksanakan sebagai upaya rekonsiliasi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Partai Golkar terpecah sejak 2014 silam. Aburizal alias Ical terpilih sebagai ketua umum di Munas Bali. Sementara Agung terpilih menjadi ketua umum partai berlambang beringin ini di Munas Jakarta.
Kepengurusan Munas Riau hanya memiliki waktu paling lambat hingga bulan Juli 2016 untuk menyelenggarakan Munas dan menghasilkan kepengurusan yang baru. Hal itu dikarenakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hanya memperpanjang masa berlaku kepengurusan hasil Munas Riau selama enam bulan sejak 28 Januari lalu. (bag)