Djan sebelumnya menggugat pemerintah sebesar Rp1 triliun yang dianggap tak kunjung menyelesaikan persoalan legalitas sengketa PPP. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ketua Umum Pengurus Pusat Parmusi Usamah Hisyam menjelaskan, organisasinya memiliki tanggungjawab moral untuk menyelesaikan dan mempercepat islah di tubuh PPP yang mengalami konfil hampir dua tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Stroke, Suryadharma Ali Dilarikan Ke RSPAD |
"Dari serangkaian proses islah yang dilakukan, sesungguhnya sebagian besar elit pengurus PPP hasil Muktamar VII Bandung yang kemudian terpecah-belah berada di dua kubu hasil Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta telah sepakat dan menyetujui islah seutuhnya," ujar Usamah dalam konferensi pers Dinamika Islah PPP di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Ahad (20/3).
ADVERTISEMENT
"Langkah Djan tersebut justru sangat membahayakan bagi keutuhan dan eksistensi PPP ke depan, serta semakin mengaburkan niat dan konsensus bersama untuk melakukan islah. Tindakan Djan tersebut amat disesalkan, karena justru dapat memperluas ruang bagi kehancuran PPP," kata Usamah.
"Kami juga mendesak kepengurusan PPP Muktamar VII Bandung agar segera menyusun dan mengumumkan Kepanitiaan serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah seutuhnya para kader, sekaligus mendeklarasikan islah kepengurusan PPP hasil Muktamar VII Bandung secepatnya," ujarnya.
Menurut Usamah, hal itu perlu dilakukan agar PPP dapat mengikuti perhelatan agenda politik nasional, seperti proses Pilkada dan proses Verifikasi Faktual Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untum mengikuti Pemili 2019.