Gerindra: Rakyat Harus Diberitahu Bahaya Memilih Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra memastikan tidak bakal mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Partai besutan Prabowo Subianto itu menilai Ahok tak pantas menjadi pemimpin karena tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Rakyat harus diberi tahu tentang bahaya memilih Ahok karena Jakarta akan menjadi ‘Daerah Khusus Imigrasi’,” ujar anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Romo HR Muhammad Syafi’i kepada CNN Indonesia.com, Senin (28/3).

Lihat juga: Gerindra: Kalau Media Netral Ahok Pasti Keok

Romo HR Muhammad Syafi’i yang akrab disapa Romo Syafi’i itu mengatakan pengusaha asing yang berada di belakang Ahok dipastikan bakal menggusur rakyat kecil ke daerah pinggiran.

“Di rumah-rumah susun tanpa alternatif pekerjaan dan sekolah-sekolah yang layak untuk anak mereka,” lanjut Romo Syafi’i.

Lihat juga: Prabowo: Saya Ingatkan, Dulu Saya yang Calonkan Ahok

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat itu lantas mengingatkan pernyataan Ahok soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. “Ahok bilang jika tak sanggup bayar BPJS keluar dari Jakarta,” ujar Romo Syafi’i.

Karena itu, kata Romo Syafi’i, masyarakat Jakarta mesti diberi informasi soal kebijakan Ahok yang tidak mengutamakan kaum miskin.

“Calon gubernur atau wakil gubernur bagi kami yang menjadi prioritas adalah kepentingan rakyat, terutama yang terpinggirkan,” tutur Romo Syafi’i.

Lihat juga: Hanura Curiga Penolak Ahok Bertransaksi dengan Calon Lain

Sangat pentingnya pemilihan gubernur Jakarta juga menjadi sorotan Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono menaruh perhatian khusus pada calon gubernur Jakarta mendatang.

“Pak SBY kan ketua umum dan juga ketua majelis tinggi, organ partai yang menetapkan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Apalagi DKI Jakarta, pasti sangat dicermati agar tak salah mengambil keputusan,” tutur bekas anggota Komisi I DPR itu kepada CNN Indonesia.com, Senin (28/3). (obs)