Kompolnas Tampik Polisi Diberi Jabatan oleh Wapres JK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Kepolisian Nasional menampik dugaan pemberian jabatan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bagi anggota polisi yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

"Menurut saya itu tidak mungkin, itu dipolitisir terlalu jauh," kata Komisioner Kompolnas, M Nasser, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (29/3).

Sebelumnya, dua jenderal polisi berbintang dua, Inspektur Jenderal Syahrul Mamma dan Inspektur Jenderal Pudji Hartanto Iskandar dikabarkan akan beralih fungsi menjadi pegawai negeri sipil eselon I di kementerian berbeda.

Lihat juga: Dua Jenderal Polisi Pilih Jadi Pegawai Negeri

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pun telah membenarkan dan merestui pilihan dua anak buahnya itu.

Terkait hal itu, Nasser mengatakan Pudji adalah orang yang tepat untuk mengsi posisi Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan.

"Unsur profesionalitasnya ada," kata Nasser.

Menurut dia, Pudji adalah orang yang berkompetensi dalam bidang perhubungan darat karena pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas.

Saat dia menjabat, kata Nasser, angka kematian karena kecelakaan dan kejahatan lalu lintas menurun drastis."Itu terjadi perbaikan yang luar biasa," kata Nasser.

Selain itu, Pudji juga disebut sebagai anggota polisi yang pintar. Karenanya, menurut Nasser, pria yang akrab disapa Tanto itu dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

"Ini khusus untuk Pak Tanto, kalau untuk Pak Syahrul saya belum bisa komentar," kata Nasser. Syahrul yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal diketahui akan mengisi posisi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen di Kementeria Perdagangan.

Lihat juga: Soal Polisi Pilih Jadi PNS, Desmond Tuding Itu Agenda JK

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Desmond Junaidi Mahesa mengatakan ada indikasi pemanfaatan kekuasaan politik dalam alih fungsi jabatan di kalangan Polri.

Dia menilai ada peran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam alih fungsi jabatan tersebut."Ini agenda Pak JK menarik orang-orang yang bagus menurut beliau yang sama-sama-sama orang Makkasar," kata Desmond kepada CNNIndonesia.com.

Meski begitu, politikus Partai Gerindra itu mengatakan memang tidak ada salahnya apabila jenderal yang memasuki usia pensiun beralih fungsi jabatan menjadi PNS. "Jadi karier mereka di kepolisian memang sudah selesai," ujarnya. (sip)