"Saya enggak mengerti. Coba tanya ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (Ade Komarudin). Itu sudah bukan domain kami," kata Roem di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/4).
Dia menjelaskan, BURT telah menyelesaikan pembahasan termasuk anggaran bersama Badan Anggaran DPR sejak 2015. Proses saat ini berada di Kesekretariatan dan pimpinan DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengimbau, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dan pimpinan DPR bersurat kepada Jokowi menanyai kepastian pembangunan mega proyek, termasuk perpustakaan. Hal itu bertujuan agar mengetahui masuk tidaknya mega proyek DPR dalam prioritas pembangunan.
Sebelumnya, rencana modernisasi parlemen terdiri dari tujuh tahapan. Dimulai dari pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, dan membangun akses publik ke Gedung DPR.
Selanjutnya pembangunan pusat pengunjung, ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, dan menjadikan DPR ikon baru dan tempat kunjungan warga.
Rencana ini menguat kembali setelah Ketua DPR Ade Komarudin berdiskusi bersama cendikiawan tiga pekan lalu. Perpustakaan DPR direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, mampu menampung hingga 600ribu buku.
Pembangunan perpustakaan DPR diperkirakan bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp570 miliar dengan sistem tahun jamak. (yul)