Hadiri Islah, Jokowi Minta PPP Dewasa Sikapi Konflik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa bersikap dewasa dalam menyelesaikan konflik internal partai. Salah satunya melalui jalur muktamar Islah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP yang diadakan di Asrama Pondok Haji, Jakarta Timur, hari ini, Jumat (8/4).

"Saya harap PPP bisa dewasa melakukan konsolidasi internal," kata Jokowi.

Sebagai salah satu partai politik di Indonesia, ujar Jokowi, PPP yang didirikan sejak 1973 memiliki tempat khusus dalam sejarah bangsa Indonesia. PPP disebut Jokowi sebagai salah satu pilar penegak kedaulatan rakyat dan penyalur aspirasi rakyat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sejahtera.

"Oleh karena itu tidak boleh tergores, retak atau pecah," kata Jokowi menegaskan.

Jokowi tidak ingin PPP menghabiskan energinya untuk perdebatan yang tidak produktif atau gesekan yang tidak perlu. "Sehabis Muktamar ini saya tidak ingin ada lagi yang datang ke Kemenkumham (untuk mengurus konflik)," kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Reshufle Diperkirakan Tak Tunggu Islah Golkar dan PPP Romy Sebut Jokowi Akan Buka Muktamar PPP Djan Faridz Ancam Pecat Kader PPP yang Datang Muktamar Islah

Mantan Gubernur DKI tersebut mengingatkan Indonesia memasuki era kompetisi. Oleh karena itu, persaingan antar partai diharapkan hanya terjadi lima tahun sekali, yakni saat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. "Habis itu kerja lagi persaingan antar kota provinsi," tutur Jokowi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy atau akrab dipanggil Romy mengatakan muktamar Islah merupakan awal konsolidasi nasional PPP.

"Muktamar ini akan diikuti oleh musyawarah cabang ranting dan anak ranting dilakukan seluruh kader struktural di Indonesia dan di luar negeri," kata Romy.

Romy menjelaskan, perjalanan Muktamar VIII menuju Islah ini panjang dan berliku-liku. Sebabnya, dibutuhkan lebih dari 17 bulan sejak disahkannya DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP Surabaya pada 28 Oktober 2014. Saat ini, usia PPP Surabaya tidak genap 25 bulan hingga dicabut surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Januari 2016.

"Naik turun karena dalam proses peradilan di tata usaha negara dan perdata kadang menang kadang kalah," kata Romy.

Panitia Pengarah Steering Commitee Muktamar VIII PPP, Asrul Sani mengatakan pihaknya berharap dari kegiatan tersebut bisa melahirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru.

"Kami juga berharap adanya aturan pedoman berkoalisi mengusung pilkada 2017 maupun berikutnya tidak terjadi lagi di bawah jagoin a tapi dewan pengurus wilayah jagoin b, enggak nyambung," kata Asrul ditemui di sela-sela acara. (rdk)