Hal pertama, menurutnya adalah inflasi. Sebab, kata dia, inflasi berkorelasi dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan. Hal ini, dibuktikan saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melemah pada 2008 akibat inflasi tinggi. Marxus berkata meski saat ini inflasi dan harga minyak dunia tengah turun, namun dia mengingatkan, masih ada bahaya jika 2019 kondisinya berbalik.
"Kalau harga minyak naik lagi, maka ini akan berubah. Ini bukan sesuatu yang buat Jokowi puas," kata Marxus di Jakarta, Minggu (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal konflik penting untuk demokrasi. Tanpa konflik, demokrasi tak akan berkembang," kata dia.
"Saya khawatir banyak warga bertanya proyek yang anda janjikan dimana. Banyak angka puas, tapi jangan terlalu percaya. Kalau dia percaya, akan aman itu berbahaya," kata Marxus.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consultation (SMRC) Djayadhi Hanan mengatakan berdasarkan hasil survei lembaganya, infrastruktur dan layanan kesehatan menjadi salah satu hal positif dari tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi.
Penilaian yang diberikan masyarakat pada sektor infrastruktur kata dia, sebesar 71 persen, dan layanan kesehatan yang terjangkau sebesar 61 persen. Sementara, dia berkata penilaian negatif, diberikan masyarakat karena masih banyak pengangguran yang terjadi. Djayadi berucap, pada Maret 2016, tingkat masyarakat miskin juga masih tinggi sebesar 66 persen.
Djayadi memaparkan hasil survei juga menunjukan, kondisi korupsi juga semakin banyak. Meski, dibandingkan Desember 2015, menurun dari 61 ke 51 persen.
"Penilaian sangat negatif diberikan warga kepada kinerja mengurangi menyediakan lapangan kerja, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga kebutuhan pokok," kata Djayadi.
Survei SMRC inidilakukan pada 22-30 Maret 2016, dengan melibatkan 1220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia. Sampel ditarik melalui cara random, dengan margin of error sebesar 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. (pit)