Akbar Tandjung Tak Setuju Mahar Rp1 Miliar Caketum Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh Partai Golkar Akbar Tandjung tak pernah setuju dengan syarat penyerahan uang sebesar Rp1 miliar dari calon ketua umum Golkar. Menurutnya, hal itu menyusahkan calon yang memiliki idealisme perjuangan dan gagasan untuk membangun partai beringin tapi tak punya sumber dana.

"Tentu saja itu akan menyulitkan orang-orang yang punya keterpanggilan dalam politik untuk menjadi pemimpin kalau ada keharusan memberikan kontribusi dalam jumlah yang cukup besar," katanya di Akbar Tandjung Institut, Jakarta, Selasa (3/5).

Akbar berpendapat, organisasi politik bertujuan memperjuangkan gagasan-gagasan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Dia mengatakan, belum tentu orang-orang yang dapat membayar mahar Rp1 miliar memiliki ide dan gagasan yang bisa membuat Golkar jadi partai yang bisa memenuhi keinginan rakyat.

"Jadi semangat uang itu bukanlah hal yang baik bagi kepentingan politik yang bermuara pada pengabdian bangsa. Harus dihindari," ucap Mantan Ketua DPR itu.

Akbar khawatir syarat uang mahar nantinya akan ditiru pengurus Golkar dari tingkat provinsi sampai ke desa. "Kalau sudah dimulai di pusat bukan tidak mungkin dilakukan hingga tingkat bawah," ucapnya.

Menurutnya, panitia seharusnya menyampaikan secara terbuka dan mengajak seluruh stake holder partai untuk ikut memberikan kontribusi apabila partai mengalami kesulitan pendanaan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Akbar juga mengaku siap membantu.

"Jadi dengan demikian persoalan Munaslub ini dijadikan masalah bersama. Semua juga akan ikut berikan kontribusi," tuturnya.

Uang Mahar Pertama

Lebih jauh Akbar menuturkan, syarat pemberian uang mahar dari calon ketua umum Golkar akan menjadi yang pertama dalam perhelatan Munas atau Munaslub apabila dilaksanakan. Dia mengatakan, uang mahar tak pernah ada sejak Orde Baru hingga Reformasi pada pelaksanaan Munas Golkar.

Dia menceritakan, saat melaksanakan Munas pada zamannya panitia mencari sumber dana dari para senior dan stake holder yang bersimpati kepada partai, terutama kader Golkar. "Mereka nyumbang tapi semua itu kami lakukan secara transparan dan ada pertanggungjawabannya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan, syarat Rp1 miliar yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada.

Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin mengatakan, kepastian itu masih menunggu konsultasi antara komite etik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab ada calon yang berposisi sebagai pejabat negara. "Kalau dikatakan bahwa itu tidak boleh dan gratifikasi, tidak mungkin kami berlakukan. Ini masih tanda petik, karena berkaitan dengan bakal calon dari pejabat negara," kata Nurdin di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/5).

(obs)