Tolak Mahar, Indra Bambang Siap Gugur di Munaslub Golkar

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 05 Mei 2016 04:25 WIB
Caketum Golkar Indra Bambang Utoyo menolak membayar mahar politik Rp1 miliar karena tidak adil dan jumlahnya terlalu besar.
Bakal Caketum Golkar Indra Bambang Utoyo menolak membayar mahar politik Rp1 miliar karena tidak adil dan jumlahnya terlalu besar.( Dok.Pribadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Partai Golkar Indra Bambang Utoyo menolak syarat pembayaran Rp1 miliar sebagai mahar politik bagi setiap calon ketua umum Partai untuk berkontestasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Indra mengatakan syarat Rp1 miliar yang dibebankan kepada calon ketua umum (Caketum) tidak adil dan jumlahnya terlalu besar. Untuk itu, dia menyatakan siap untuk tidak lolos karena menolak membayar syarat tersebut.

"Bahwa saya menolak dan jika saya gugur, tidak masalah. Saya tidak mau jadi preseden buruk," kata Indra di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (5/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menambahkan, dirinya sudah melengkapi persyaratan administrasi yang diwajibkan panitia. Hanya ada beberapa syarat, kata dia, yang masih harus dilengkapi.

Indra berharap, Munaslub menjadi momentum persatuan dan kebangkitan Partai Golkar. Sebab, dia melihat selama satu tahun lebih berkonflik, sudah cukup membawa 'kehancuran' bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Selain itu, Indra berpendapat, meski Golkar menyatakan sikapnya mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bukan berarti harus mengisi posisi menteri di kabinet.

"Golkar tak perlu masuk kabinet tapi bisa menjadi mitra di luar pemerintahan," kata Indra.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lawrence Siburian menyatakan biaya setor Rp1 miliar yang menjadi syarat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar akan dihapuskan. Hal tersebut disampaikan usai berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lawrence berkata, KPK menilai syarat Rp1 miliar berpotensi membuat tindak pidana gratifikasi. Pasalnya, KPK melihat, caketum dan peserta Munaslub Golkar ada yang menjabat sebagai penyelenggara negara. (ags)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER