Nasional Politik

Intervensi Pemerintah dan Aklamasi Bisa Gagalkan Rekonsiliasi

Aulia Bintang | CNN Indonesia
Minggu, 08 Mei 2016 16:52 WIB
Intervensi Pemerintah dan Aklamasi Bisa Gagalkan Rekonsiliasi
Calon Ketua umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, perwakilan Syahrul Yasin Limpo dan perwakilan Indra Bambang Utoyo saat menghadiri proses pengambilan no urut dalam proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 7 Mei 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menganggap masih ada dua kemungkinan yang bisa merusak rencana rekonsiliasi tersebut.

Partai Golongan Karya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa pekan depan yang bertajuk munaslub rekonsiliasi untuk menyatukan dua kubu yang sebelumnya telah berseteru selama hampir dua tahun.

Kemungkinan pertama adalah intervensi yang mungkin muncul dari Pemerintah Indonesia. Ahmad menilai kemungkinan itu ada karena muncul sebuah isu di mana pemerintah mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada isu yang mengatakan Istana mendukung Setya Novanto," kata Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (8/5).

Pilihan Redaksi
Isu tersebut, kata Ahmad, muncul jelang gelaran Munaslub Partai Golkar dan bisa masuk kategori intervensi dari Pemerintah jika memang itu benar adanya.

Oleh sebab itu, jika isu tersebut tak benar, Ahmad mengimbau agar Pemerintah Indonesia membantah isu tersebut agar tak memunculkan suatu hal yang mengganggu rekonsiliasi Partai Golkar.

"Apakah memang Ketua Umum Golkar harus jadi kepanjangan tangan pihak tertentu? Jadi kalau memang isu itu ada, tolong Pak Joko Widodo atau Pak Luhut (Pandjaitan) membantah itu," kata Ahmad.

Kemungkinan kedua yang menurut Ahmad bisa merusak rekonsiliasi Golkar adalah cara-cara negatif yang dulu pernah diterapkan selama gelaran Munas Golkar. Salah satu cara yang dimaksud Ahmad adalah bagaimana panitia munas mendorong pemilihan ketua umum ke arah aklamasi.

Jika cara-cara itu masih terulang, ujar Ahmad, maka rekonsiliasi penuh tak akan terjadi.

"Kalau cara kemarin masih diulang maka rekonsiliasi tak akan terjadi. Maka dari itu mudah-mudahan munaslub bisa menghasilkan rekonsiliasi secara penuh," katanya. (pit)