Setya Novanto Diharapkan Kembali ke Jalan yang Benar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto diharapkan dapat memimpin dan membawa partainya dengan baik. Setya setidaknya dua kali terjerat pelanggaran etika dan di sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Ketua MKD Surahman Hidayat berharap, Setya nantinya menjalankan tugas sebagai ketua umum dengan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.

"Orang siapapun bisa salah. Sebaik-baiknya orang yang salah itu segera kembali ke jalan yang benar," kata Surahman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/5).

Pilihan Redaksi Ketua Umum Golkar Baru Bakal Rombak Kepengurusan dan Fraksi Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sosok Penuh Kontroversi yang Jadi Ketum Golkar Fahri Hamzah Sebut Akan Bahas Posisi Golkar Dukung Pemerintah Setya Novanto Hormat dan Bangga terhadap Ade Komarudin

Pada Desember 2015, Setya dinyatakan melanggar etika sedang perkara pencatutan nama presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, bekas Ketua DPR ini juga ditegur karena melanggar etika ringan, menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa pada pertengahan 2015.

Menanggapi itu, mantan anggota MKD Junimart Girsang berpendapat, perkara-perkara etika Setya tidak mempengaruhi dan berhubungan dengan menjadi Ketua Umum terpilih Golkar. Menurutnya, Setya menjadi Ketua Umum Golkar murni melalui proses internal partai.

"Ini (perkara di MKD) menjadi catatan tersendiri bagi Golkar agar bisa meminimalisasi hal-hal yang membuat masyarakat mempertanyakan partai," kata Junimart.

Selain tersangkut perkara etik, Setya juga pernah beberapa kali terseret kasus pidana. Rentetan perkara dugaan korupsi pernah memaksa mantan bendahara umum Golkar mesti bolak balik menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali memeriksa Setya. Tidak cuma KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun beberapa kali memintai keterangan pria yang akrab disapa SN itu.

Mulai dari perkara korupsi pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012, dan suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. (obs)