Musyawarah Majelis Syuro Tegaskan PKS Tetap Berada di KMP

Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah ke-IV Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan sejumlah rekomendasi yang salah satunya adalah menegaskan sikap partai itu sebagai oposisi atau berada di luar pemerintan.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyatakan partainya tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).

“PKS akan mendukung program dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Mustafa dalam keterangan tertulisnya, Ahad (22/5), seperti dikutip dari Antara.

Mustafa menyatakan partainya bersikap kritis pada program dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Lihat juga: Ditinggal Golkar dari KMP, Gerindra Klaim Tak Kesepian

"Selain itu, PKS akan membangun koalisi strategis dengan partai-partai lain untuk mendapatkan calon alternatif yang lebih baik untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Musyawarah Majelis Syuro PKS, lanjut dia, juga menegaskan bahwa reklamasi yang terjadi di beberapa daerah nyata-nyata telah menunjukkan permasalahan dan dampak serius pada beberapa aspek.

Dia mencontohkan aspek lingkungan, terjadinya perusakan ekosistem dan ancaman berkurangnya ketersediaan kekayaan plasma nutfah bagi generasi berikutnya seperti yang terjadi di Teluk Benoa, Bali.

Lihat juga: Fahri Hamzah Sebut Akan Bahas Posisi Golkar Dukung Pemerintah

"Aspek kesehatan, banjir rob yang menyertai reklamasi berdampak pada sanitasi dan kesehatan lingkungan sekitar. Penggusuran dan pemindahan penduduk mengharuskan adaptasi terhadap situasi yang dapat berimplikasi pada aspek psikologis dan kesehatan jiwa," tuturnya.

Mustafa mengatakan, dari aspek sosial ekonomi dan kultural, misalnya hilangnya tiga desa di Kecamatan Sayung Demak tidak saja berdampak pada kehilangan rumah dan harta kekayaan, tata ruang wilayah, mata pencarian serta pendapatan masyarakat.

Lihat juga: Pertemuan Petinggi KMP di PKS Bahas Isu Terkini

Namun, menurut dia, hal itu juga terputusnya pewarisan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Reklamasi di Teluk Jakarta bahkan akan semakin memiskinkan nelayan tradisional dengan meningkatnya biaya operasional akibat jarak tempuh yang bertambah.

"Keprihatinan terhadap situasi tersebut mendasari sikap PKS menuntut agar reklamasi tidak dilakukan kecuali didahului dengan Analisis Dampak Lingkungan Komprehensif," katanya.

Selain itu, tambah Mustafa, dengan memastikan terpenuhinya tujuan Reklamasi dalam UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

(obs)