KPK Minta Menteri ESDM Baru Berantas Mafia Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemeberantasan Korupsi mengharapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Archandra Tahar mampu membenahi praktik mafia minyak dan gas yang saat ini masih terjadi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, Archandra harus mempu melakukan reformasi birokrasi di sektor Migas agar proses implementasi seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh ESDM berjalan dengan tepat dan berdampak positif bagi kondisi perekonomian.

"Dari sisi KPK, khususnya pada sumber daya alam, termasuk energi dan energi terbarukan bagaimana dikelola secara efisien, efektif, dan sustainable," ujar Saut dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/7).

Saut menuturkan, dalam rangka menunjang perbaikan kinerja ESDM, KPK tetap membuka pintu untuk dilakukannya kembali koordinasi supervisi atas pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di ESDM.

Lihat juga: Archandra Tahar, Menteri ESDM Baru Jauh dari Panggung Politik

Pasalnya, KPK telah menjalin koordinasi dan supervisi (korsup) penanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak memiliki status clean-clear dan memperoleh pendapatan negara.

Selain di ESDM, ia juga menyebut, KPK selalu membuka peluang untuk menjalalin korsup dengan Kementerian lain.

"Kepada Menteri Koordinator dan Menteri yang baru KPK melalui Deputi Pencegahan KPK akan siap lakukan supervisi. Demikian juga dengan Deputi Penindakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Saut mengibaratkan, reshuffle kabinet sebagai sebuah permainan sepakbola. Ia menyebut, para Menteri baru itu diharapkan dapat menjaga gawangnya agar tidak kebobolan dari berbagai masalah, khususnya korupsi.

"Penataan Kementerian ditujukan agar kecil bobolnya dari sisi korupsi. Percuma kalau tetap kebobolan. Jadi harus lebih baik dari sebelumnya," ujat Saut.

Presiden Joko Widodo merombak 13 Kementerian dalam reshuffel jilid II hari ini (27/7). Sejumlah nama baru masuk dan ada beberapa nama yang bergeser dari pos kementeriannya semula.

Ada empat menteri yang digeser dari posisinya semula yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya Luhut adalah Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Lihat juga: PAN Golkar Masuk Kabinet, Koalisi Jokowi Menggemuk

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. dan pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selain empat nama tersebut, Jokowi mendatangkan muka baru ke Kabinet Kerja. Ada sembilan nama baru yang masuk yakni:

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi
Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur (rel)