Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta Bambang Dwi Hartono mengisyaratkan ketidakpuasan partai anggota koalisi kepada Ahok, salah satunya terkait komunikasi politik sang Gubernur selama ini.
“Pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Keduanya mesti bisa bersinergi dalam rangka membangun Jakarta. Tapi pembahasan APBD mandek,” kata Bambang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koalisi Kekeluargaan saat ini belum menentukan nama calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Namun calon itu amat mungkin berasal dari PDIP sebagai partai peraih kursi terbanyak dalam koalisi.
Jumlah kursi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta ialah 28 dari total 106 kursi.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan PDIP sudah sepantasnya mengajukan calon gubernur.
“Logika sederhana, partai pemenang masak mencalonkan wakil?” kata Gembong, seraya tetap bungkam soal nama calon yang akan diusung partainya.
“Nama Sandiaga sudah diumumkan Gerindra dan beberapa partai lain. Sandiaga juga ikut penjaringan internal PDI Perjuangan. Nanti tinggal dikombinasikan,” kata dia.
Salah satu anggota koalisi, Partai Keadilan Sejahtera, sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Sandiaga Uno untuk maju di Pilkada Jakarta.
Risma ialah kader PDIP yang dianggap lawan sepadan bagi Ahok, sedangkan Sandiaga ialah kader Gerindra –partai yang juga anggota Koalisi Kekeluargaan.
PKS berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat memberikan keputusan terbaik terkait calon yang akan diusung maju.
Koalisi Kekeluargaan terdiri dari PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.