Golkar Bantah Ajukan Nama Pengganti Arcandra Tahar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membantah partainya mengajukan nama  untuk mengisi pos Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke Presiden Joko Widodo sepeninggal Arcandra Tahar.

Setya menyatakan, penunjukan dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogratif presiden. Adapun pertemuan dirinya dengan Jokowi di Istana Negara, Senin (15/8) kemarin tidak membicarakan seputar sosok pengganti Arcandra.

"Kami tidak bicarakan itu. Itu hak prerogratif presiden. Kami percayakan presiden memberikan yang terbaik," kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Lihat juga: Menkumham Berkelit Tanggapi Status 'Stateless' Arcandra

Nama anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha yang merupakan kader Partai Golkar santer disebut-sebut akan mengisi posisi Arcandra. Namun, dia menampik nama Satya telah diajukan kepada presiden.

Saat dikonfirmasi, Satya menyatakan tidak pernah berandai-andai akan mengisi pos menteri tersebut. Dia juga membantah bahwa namanya telah diajukan ke Jokowi oleh Ketua Umum Setya Novanto.

"Saya berterimakasih terhadap apa pun yang menjadi pikiran baik kepada saya. Semua ini juga harus diingat, kabinet kita presidensial, jadi kewenangan mutlak bukan di ketum partai, tapi di Presiden. Kami serahkan keputusan kepada Presiden," ujar Satya.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Hasil Kebijakan Arcandra

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai pengganti Arcandra harus sosok yang berpengalaman, bertalenta, berintegritas, dan memiliki profesionalisme yang baik. Namun, dia menyerahkan terkait sosok yang akan mengisi pos tersebut.

"Saya yakin Presiden punya cara khusus dalam memilih pembantunya. Itu terserah Presiden," ujar Hinca.

Arcandra diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM karena tersangkut kasus kepemilikan paspor ganda, Indonesia dan Amerika Serikat. Arcandra menjadi waga negara AS sejak Maret 2012 dan disebut mengikuti proses naturalisasi di negeri Paman Sam itu.

Status Arcandra tersebut telah melanggar aturan kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride. (wis/asa)