Kemdagri Susun Dua Alternatif Syarat Parpol Masuk Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri membuat dua alternatif syarat keikutsertaan partai politik dalam Pemilihan Umum 2019. Alternatif dari Kemdagri itu tertuang pada draf kodifikasi Rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah.

Pada alternatif pertama, Kemdagri menyarankan persyaratan parpol untuk ikut pemilu sesuai dengan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan catatan, verifikasi kepengurusan parpol di tingkat provinsi hingga kecamatan harus dilakukan dengan metode sensus.

Sebelumnya, verifikasi faktual kepengurusan parpol hanya dilakukan dengan metode sampel. Dengan alternatif tersebut, Kemdagri berharap veriffikasi yang dilakukan dapat lebih berkualitas.

"Kami inginnya kualitas dari metode itu mana yang lebih pas, lebih berkualitas. Sensus kan lebih mendekati riil dibanding sampling," kata Kepala Biro Hukum Kemdagri Widodo Sigit Pudjianto saat dikonfirmasi wartawan.

Pilihan Redaksi Jika Ada Partai Membelot, Ahok Tak Ikut Pilkada Soal Legalitas Parpol, Hasto Contohkan Kesulitan Jokowi KPU Harap Draf Kodifikasi RUU Pemilu Selesai Tahun Ini

Jika alternatif tersebut dipilih, verifikasi akan berlangsung dalam waktu lama. Sebabnya, petugas penyelenggara pemilu harus mengecek validitas dokumen administrasi kepengurusan parpol hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.

Alternatif kedua, Kemdagri menyarankan adanya peningkatan persentase kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/kota.

Dalam usulan tersebut, Kemdagri meminta seluruh parpol calon peserta pemilu memiliki kepengurusan di seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Sebelumnya, pada UU Nomor 8 Tahun 2012 parpol calon peserta pemilu hanya disyaratkan memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota.

"Partai politik tugasnya melakukan pendidikan politik. Kalau ada di setiap kabupaten itu tugasnya dia sehingga rakyat menjadi lebih dekat," ujarnya.

Jika alternatif kedua dipilih, tiap parpol calon peserta pemilu harus memiliki kantor kepengurusan di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun, verifikasi faktual tetap dilakukan melalui metode sampling sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012.

Alternatif-alternatif Kemdagri itu akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah pasca berakhirnya masa reses anggota dewan saat ini. Targetnya, draf kodifikasi RUU Pemilu dapst dirampungkan sebelum 2016 berakhir. (gil)