Pencalonan Budi Gunawan dan Bungkamnya Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo resmi mencalonkan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Namun, pencalonan itu tak diumumkan langsung oleh pejabat Istana Presiden.

Kabar kepastian pencalonan Budi Gunawan, yang akrab disapa BG, jadi orang nomor satu di lembaga telik sandi, justru keluar dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat pencalonan Budi Gunawan diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR, Jumat pagi (2/9). Pengiriman surat itu bertepatan dengan keberangkatan Jokowi ke China untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Jokowi terbang ke Negeri Tirai Bambu bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo. Padahal dua pejabat itulah yang selama ini kerap dimintai keterangan oleh media terkait perkembangan suatu peristiwa.

Kepala BIN Sutiyoso bahkan juga turut 'mengawal' Jokowi ke China. Jokowi diperkirakan baru akan kembali ke tanah air akhir pekan mendatang.

Sebelum rombongan Jokowi pergi pun, Pratikno dan Pramono pekan lalu sama-sama bungkam ketika dikonfirmasi mengenai pencalonan Budi Gunawan.

Pram, sapaan Pramono, hanya tertawa dan berkelakar saat berulang kali dikonfirmasi mengenai hal itu. Serupa, Pratikno juga sekadar tertawa dan berjalan bergegas meninggalkan wartawan.

Baca juga: Budi Gunawan, Kembalinya sang Jenderal

Padahal, kabar pencalonan Budi Gunawan sudah santer terdengar sejak Ramadan, menjelang perombakan kabinet jilid II. BG sempat menemui Pramono jelang perombakan kabinet. Namun mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu membantah membahas soal kemungkinan pencalonannya sebagai Kepala BIN.

Sementara Sutiyoso terlihat menyambangi Istana awal pekan ini. Kala itu, mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan, ikut terlibat membahas pengisian 18 pejabat tinggi baru di sejumlah lembaga.

Dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, Jokowi hanya sempat menanyakan konflik kepemimpinan di internal partai yang pernah dipimpinnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara tentang isu pergantiannya di BIN, Sutiyoso mengaku tak pernah dengar.

Sejumlah pertemuan internal yang ia lakukan bersama Jokowi, ujar Sutiyoso, semata-mata terkait program BIN, bukan tentang evaluasi kinerjanya.

Tentu saja, bungkamnya Istana bukan hal baru. Hal serupa terjadi saat pencalonan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri pengganti Badrodin Haiti. Informasi pencalonan tunggal Tito, lagi-lagi, keluar dari mulut Ketua DPR Ade Komarudin.

Jajaran Istana saat itu tak langsung mengkonfirmasi informasi tersebut. Jokowi baru membenarkan informasi pencalonan Tito keesokan harinya sebelum bertolak ke Jawa Barat untuk kunjungan kerja.

Kepala BIN Tersingkat

Sutiyoso baru setahun lebih menjabat Kepala BIN, belum sampai dua tahun. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan menyebut Sutiyoso sebagai Kepala BIN dengan masa jabatan tersingkat. Dia menegaskan, tak ada peraturan yang mengatur masa jabatan Kepala BIN.

"Pejabat BIN kan tidak punya batas waktu. Ada yang panjang dan pendek. Tidak ada aturan, sesuai dengan pertimbangan Pak Presiden," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden siang ini.

Sutiyoso menjadi bos badan intelijen negara sejak 8 Juli 2015.

Melongok ke belakang, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menjabat selama tiga tahun (2001-2004), Syamsir Siregar lima tahun (2004-2009), Sutanto tiga tahun (2009-2011), dan Marciano Norman empat tahun (2011-2015).

JK mengatakan, tak ada alasan yang dapat dikemukakan terkait pergantian Kepala BIN, sebab semua merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara Pratikno berkata, pergantian Kepala BIN murni regenerasi. Dia juga menampik Sutiyoso terlalu singkat menjabat.

Baca juga: 'Budi Gunawan Tak Boleh Punya Agenda Sendiri'

Saat mengantarkan surat pencalonan Budi Gunawan ke Gedung DPR sekitar pukul 09.00, Pratikno bertemu tiga pimpinan DPR, yakni Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Mereka berbincang selama satu jam.

Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa surat pencalonan BG dalam rapat pimpinan, untuk kemudian dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR sebelum dibacakan pada rapat paripurna.

Setelah itu, Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR sebagai mitra kerja BIN akan menguji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan, sebelum memutuskan hendak meloloskan dia atau tidak.

Sejauh ini, belum ada penolakan dari fraksi yang ada di DPR soal pencalonan Budi. Sejumlah anggota DPR bahkan menyambut baik.

Langkah Budi untuk menjadi orang nomor satu di BIN, diprediksi berjalan mulus.

Baca juga: Menerka Nasib Badan Intelijen di Tangan Jenderal Polri

(sur/agk)