'Kalau Jokowi Ingin Arcandra Jadi Menteri Lagi, Itu Hak Dia'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kembalinya status kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar disertai dengan kabar santer bahwa dia akan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral –jabatan yang sementara ini dirangkap oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai Arcandra dicopot dari jabatannya karena kasus kewarganegaraan ganda.

“Pengangkatan menteri adalah prerogatif Presiden. Kalau Presiden ingin Arcandra jadi menteri, baik Menteri ESDM atau jabatan lain, itu sepenuhnya hak dia. Karena secara legal formal, Arcandra sudah sah (sebagai warga negara Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Trimedya Panjaitan, seperti dilansir Antara.

Pengembalian atau pemberian status WNI, menurut Trimedya, juga termasuk kewenangan Presiden, disesuaikan dengan kebutuhannya.

“Kalau kepentingannya untuk bangsa dan negara, silakan saja. Tapi saya harapkan ada kesetaraan di depan hukum,” kata Trimedya

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai pengembalian status kewarganegaran Indonesia Arcandra amat cepat dan istimewa.

Oleh sebab itu ia berharap orang-orang lain yang berjasa bagi Indonesia, juga mendapat perlakuan serupa.

“Mereka yang berprestasi bagi Indonesia mesti mendapat perlakuan yang sama seperti Archandra, misalnya atlet,” ujar Trimedya.

Baca juga: Kronologi Kembalinya Kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar

Politikus PDIP lain yang juga duduk di Komisi III, Masinton Pasaribu, berpendapat serupa. Ia berkata, keputusan mengangkat menteri, sekalipun Arcandra lagi, ialah kewenangan Presiden.

“Jika negara (Presiden) menganggap memerlukan kemampuan dan keahlian yang dimiliki Arcandra, itu diserahkan kepadanya,” kata Masinton.

Sementara pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, andai Arcandra diangkat kembali menjadi menteri, hal itu tak dapat dipersoalkan karena status kewarganegaraan Arcandra kini jelas sebagai WNI.

“Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri itu dimonopoli sepenuhnya oleh Presiden. Penggunaan kewenangan ini tidak bisa dipertanyakan di pengadilan,” kata dia.

“Secara hukum tata negara, dalam hal mengangkat menteri, syarat utamanya adalah WNI. Disebut WNI karena dia tidak memiliki kewarganegaraan lain,” kata Margarito kepada CNNIndonesia.com.

Risiko tinggi

Koordinator Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP) Hans Suta Widhya berpendapat, pengangkatan kembali Arcandra sebagai Menteri ESDM berisiko tinggi karena berpotensi merusak kredibilitas Presiden Jokowi.

Padahal, kata Hans, Jokowi sudah terkena jebakan pertama kala ia mengangkat Arcandra yang berkewarganegaraan ganda sebagai menteri. Dampaknya, kegaduhan terjadi dan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah disebut Hans turun.

Indonesia, menurut Hans, tidak kekurangan sumber daya manusia. “Banyak orang yang lebih hebat dari Archandra kok. Banyak yang lebih paham ESDM.”

Ia mengingatkan Jokowi agar tidak terkena jebakan untuk yang kedua kali, dan dengan demikian mempersulit posisinya sebagai pemimpin Indonesia di masa depan.

Baca juga: Benny Harman Ungkap Salah Prosedur Pengembalian WNI Arcandra

Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara menganggap beban Jokowi akan makin berat jika melantik Arcandra kembali menjadi Menteri ESDM.

Dia mengusulkan agar Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat untuk menghindari dampak fatal bagi pemerintahan yang dipimpinnya.

Arcandra Tahar telah dikukuhkan kembali sebagai warga negara Indonesia oleh pemerintah RI sejak 1 September 2016 –lima minggu setelah ia dicopot dari jabatan Menteri ESDM.

Seiring dengan kembalinya status WNI Arcandra, Menko Luhut mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi akan segera melantik Menteri ESDM.

“Tugas saya (di ESDM) seminggu lagi. Saya sudah capek,” kata Luhut, Rabu (7/9).

Baca juga: Status WNI Arcandra Tahar Telah Dikukuhkan

(agk)