DPD Sebut Kasus Irman Gusman Tak Terkait Lembaga Perwakilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menyatakan, kasus dugaan gratifikasi pengurusan kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman (IG) tidak berhubungan badan perwakilan tersebut. Irman merupakan Ketua DPD sejak periode lalu.

"Dugaan KPK tentang keikutsertaan IG dalam operasi tangkap tangan tidak ada kaitannya dengan kewenangan DPD," ujar Farouk pada sesi jumpa pers di Jakarta, Sabtu (17/9).

Farouk mengimbau seluruh pejabat negara dan masyarakat menjunjung asas praduga tak bersalah dan tak mengaitkan tindakan Irman dengan lembaga DPD.

Menurut Farouk, kasus yang menimpat Irman tidak mungkin dilakukan dalam kerangka kerja seorang anggota DPD.

"Pada umumnya, anggota DPD itu wakil dari rakyat. Hanya kebetulan beliau ini pebisnis jadi banyak relasi," kata Farouk.

Lihat juga: KPK Tetapkan Ketua DPD Irman Gusman Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Irman menjadi tersangka perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan kuota gula impor untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Perum Bulog kepada CV Semesta Berjaya.

Pada sesi jumpa pers, Sabtu (17/9), di Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo berkata, penetapan itu didahului operasi tangkap tangan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp100 juta, Jumat malam kemarin.

Agus menuturkan, penyidik menduga Irman bertindak sebagai penerima pada kasus tersebut. Ia disangka melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Menanggapi penetapan tersangka itu, Farouk mengatakan, DPD akan mendukung penanganan hukum secara profesional.
Di sisi lain, Farouk berkata, kasus Irman tidak akan mempengaruhi kinerja DPD.

"Kami akan tetap menjalankan kewajiban baik secara kelembagaan maupun perseorangan sebagaimana mestinya," kata Farouk.

Lihat juga: Irman Gusman, Penggagas DPD yang Terjegal Dugaan Gratifikasi

DPD belum dapat menentukan proses penggantian ketua karena belum mendapatkan klarifikasi resmi dari KPK.

"Kami baru lihat di televisi. Belum ada klarifikasi resmi. Kalau sudah ada, baru nanti dibicarakan masalah itu (penggantian ketua). Sesuai ketentuan berlaku, wakil dan anggota akan tetap melaksanakan tugas secara kolektif kolegial," kata Farouk. (abm)