Lika Liku Ahok Raih Dukungan Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memutuskan nama calon gubernur DKI Jakarta yang bakal diusung pada Pilkada 2017 membutuhkan waktu yang cukup panjang, setidaknya lebih dari enam bulan.

Meski secara jumlah suara di kursi DPRD DKI Jakarta PDIP bisa mengusung calon sendiri, namun faktanya tak mudah bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan calon.

Hadirnya Koalisi Kekeluargaan yang terdiri dari PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan PKS pun tidak langsung membuat Megawati memilih calon yang akan disokong.

Koalisi Kekeluargaan muncul sebagai upaya untuk mengalahkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di ajang Pilkada Jakarta 2017.

Lihat juga: Bila PDIP Pilih Ahok, Diprediksi Ada Tiga Pasang Cagub DKI

Sulitnya sang ketua umum memilih calon yang akan diusung tak lepas dari sosok Ahok.

Ahok memang menjadi sorotan dalam pilkada ini. Ucapannya pun kerap menimbulkan kontroversi. Awalnya, ia memutuskan maju pilkada secara independen dengan kendaraan Teman Ahok.

Pilihan Ahok melalui jalur independen disinyalir dengan berbagai alasan. Ahok mengaku tak mau mengecewakan pendukungnya yang telah susah payah mengumpulkan dukungan satu juta foto kopi KTP melalui Teman Ahok. Ia juga mengaku tak mau miliki utang budi kepada pengusaha yang akan membiayai masa kampanye, termasuk utang budi kepada partai politik yang memberi dukungan.

Pengumpulan satu juta KTP tak mulus begitu saja. Di tengah semangat Teman Ahok berjuang, tersiar kabar adanya dana Rp30 miliar dari pengembang pada mereka. Dana tersebut disebut-sebut sebagai dana kampanye untuk Ahok.

Lihat juga: Olly Dondokambey: Dukungan PDIP Mengarah ke Ahok

Tak hanya itu, ada juga dugaan manipulasi satu juta KTP untuk mendukung Ahok. Bahkan, Ahok sempat diklaim dapat gagal melanjutkan perjalanannya maju dalam pilkada.

Hal ini seperti diatur dalam pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Pilkada, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dan administrasi.

Kehadiran calon independen, menurut Ahok, berguna untuk menahan laju gerakan masyarakat melakukan deparpolisasi. Selain itu, Ahok mengatakan bahwa mesin partai begitu mahal untuk masa kampanye.

Maju secara independen, Ahok memilih Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah sebagai cawagub. Ia juga sempat katakan maju secara independen ataupun parpol, dirinya akan tetap maju dengan Heru.

Pernyataan Ahok yang acap dianggap menghina partai politik diduga membuat Megawati sakit hati. Hal inilah yang dianggap sebagai satu faktor lamanya pemilihan nama cagub oleh PDIP.

Lihat juga: PDIP Umumkan Calon Gubernur, Ahok Kosongkan Jadwal

Tak berapa lama setelah pergantian Ketua Umum Golkar yang saat ini dijabat Setya Novanto, partai berlambang pohon beringin itu memutuskan untuk mendukung Ahok maju dalam pilkada. Sebelumnya Ahok hanya mengantongi dukungan dari dua partai yaitu NasDem dan Hanura.

Ahok lantas bimbang menentukan kendaraan mana yang dipilihnya. Ahok kemudian seringkali berucap partai politik lebih mudah dan tak berisiko ketimbang perseorangan. Namun, dia juga tak enak hati dengan Teman Ahok yang sudah mencapai target mengumpulkan satu juta KTP.

Pada 28 Juli, kebimbangan Ahok terjawab. Ia memutuskan maju bersama tiga parpol yang mendukungnya. Meski demikian, Ahok tetap inginkan dukungan dari partai penguasa, PDIP.

Saat masih berada di jalur independen, Ahok memilih berpasangan dengan Heru. Satu juta KTP sudah dikumpulkan Teman Ahok atas nama dukungan untuk Ahok dan Heru.

Namun, setelah menetapkan menggunakan jalur partai politik, Ahok dapat mengubah pendampingnya dalam pemilihan gubernur nanti.

Keputusannya maju lewat parpol tak lantas membuat PDIP menerimanya dengan tangan terbuka. Meski Ahok dengan percaya diri mengatakan PDIP akan mendukungnya namun banyak pihak yang pesimistis akan hal itu.

Lihat juga: Hanura Tunggu PDIP, Tak Soalkan Jika Ahok Pilih Djarot

Ketika itu beredar kabar, jika PDIP mendukung Ahok maka ia akan maju bersama wakilnya saat ini yakni Djarot Saiful Hidayat. Djarot memang merupakan kader PDIP. Pada momentum perayaan 17 Agustus lalu, Ahok mendapat sinyal positif dari Megawati bahwa sang ketua umum menginginkan duet petahana dilanjutkan kembali di 2017.

Ahok menginginkan diusung PDIP tanpa harus masuk menjadi kader PDIP maupun ikut pendaftaran penjaringan bakal calon di internal PDIP. Namun, mekanisme di PDIP mengharuskan Ahok masuk menjadi kader atau mengikuti pendaftaran penjaringan jika ingin meraih dukungan.

Di tengah maraknya opini publik terkait dukungan Ahok dari PDIP, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP santer di Jakarta untuk diusung sebagai cagub. Risma sebelumnya juga disebut-sebut akan diusung PDIP untuk menjadi lawan Ahok.

Lihat juga: Dapat Sinyal Ditolak PDIP, Sandiaga Akan Gandeng Enam Partai

Tak hanya PDIP, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan juga sangat menginginkan agar Risma dipasangkan dengan cawagub Sandiaga Uno dari Gerindra.

Namun kini teka-teki PDIP bakal mengusung siapa terjawab sudah. Ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut akhirnya memutuskan untuk mengusung Ahok sebagai cagub di Pilkada Jakarta 2017 meskipun Ahok tidak mengikuti mekanisme di PDIP, plus menyingkirkan Risma sebagai kader PDIP yang juga selama ini meraih begitu besar dukungan.


(obs)