PDIP Klaim Tak Ada Mahar Politik Ahok-Djarot

Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat telah menandatangani kontrak politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan pencalonannya di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam kontrak tersebut, PDIP mengklaim tak ada mahar yang diminta terhadap pasangan tersebut.

Saat membacakan Dasa Prasetya sebagai bagian kontrak politik, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa tak ada mahar politik dalam kontrak itu.

"Pasti tak ada kaitannya dengan mahar politik," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Dasa Prasetya merupakan arah umum perjuangan partai dalam menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Dasa Prasetya berarti 10 janji kesetiaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pernyataan Basarah tersebut pun ditekankan kembali oleh Basuki Tjahaja Purnama. Dia menegaskan bahwa sama sekali tak ada mahar politik yang diminta PDIP terhadap dirinya.

Pilihan Redaksi Tiga Sebab yang Bisa Kalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta Pesan Megawati untuk Ahok: Perjuangkan Pancasila Ahok dan Djarot Akan Daftar ke KPU DKI Jakarta Siang Ini Isi Kontrak Politik Ahok dan Djarot dengan PDIP

"Kontrak politik sesuai dengan 10 (Dasa Prasetya) tadi, intinya itu dilaksanakan. Tak ada (mahar politik)," ujar Ahok, panggilan Basuki.

Sebelumnya PDIP menjadi salah satu partai yang tak luput dari isu mahar politik. Status sebagai partai penguasa sekaligus yang terbesar di Indonesia tak membuat nama PDI Perjuangan lolos dari isu mahar politik.

Jelang Pilkada 2017 yang diadakan serentak di 101 daerah, isu itu menghampiri PDIP yang tengah mengincar kursi Gubernur DKI Jakarta. Bakal calon gubenur Basuki Tjahaja Purnama disebut ditagih mahar apabila mau diusung oleh PDIP.

Tak tinggal diam, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menampik isu bahwa partai pimpinannya menagih uang kepada siapa pun yang ingin diusung oleh mereka. Tampikan tersebut disampaikan Megawati saat dia membuka kegiatan sekolah partai yang diadakan PDIP.

"Apakah saya pernah meminta uang ke kalian? Jangan pura-pura, karena saya dari dulu hingga sekarang tak pernah meminta uang," ujar Megawati, Selasa (6/9).

Menurut Megawati, dirinya tak pernah menanamkan paham "politik uang" bagi kader-kader di bawahnya karena menurutnya itu bukan cara yang benar untuk mendapatkan nama baik.

Dia lantas menyambungkan isu mahar politik itu dengan isu Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Megawati mengatakan dirinya pernah berbincang dengan Ahok terkait isu mahar politik tersebut.

Bagi Megawati, saat Ahok dicalonkan di Pilkada 2012 dan dipasangkan dengan Joko Widodo, PDIP sangat mendorong agar keduanya menang. Alih-alih meminta mahar politik, Megawati menegaskan bahwa PDIP justru mengeluarkan banyak uang untuk memenangkan pasangan tersebut.

Saat berbincang dengan Ahok, menurut Megawati Ahok pun mengakui bahwa PDIP tak pernah meminta mahar politik. Bahkan, kata Megawati, Ahok mengatakan justru PDIP yang membantu dirinya.

"Saya katakan pada Ahok buka itu semua (informasi soal uang) agar semua adil," katanya. (rel/asa)