"Pemerintah mengimbau agar hak pilih yang dimiliki digunakan dengan bertanggungjawab. Bentuk tanggung jawab itu dengan melihat mana yang terbaik di antara program-program yang diajukan, tanpa harus terlalu melihat persoalan-persoalan yang sifatnya paternalistik," sebut Lukman di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya agama menjadi salah satu faktor (penentuan pilihan), etnis, dan lain sebagainya, itu sesuatu yang lazim. Tapi kita semua mengajak program kerja yang menjadi dasar penentuan untuk menggunakan hak pilih," katanya.
Selain itu, Tjahjo juga menyindir kinerja intelijen yang dianggap sering kecolongan dalam mencegah konflik karena latar belakang agama.
"Saya kira Kementerian Agama dan FKUB sudah terus menerus menyelenggarakan dialog antar umat beragama untuk memperoleh wawasan multikultur. Ini sering kecolongan, yang kecolongan bukan FKUB, namun intel. Padahal intel tak boleh kecolongan, deteksi dini harus lebih dipahami," kata Tjahjo.
Menteri dari PDI Perjuangan itu pun meminta FKUB bersikap netral jelang pilkada. Sikap netral menjadi penting untuk membantu pemda menciptakan suasana rukun antar masyarakat jelang pilkada. (rel/abm)