Bawaslu DKI-Polda Koordinasi soal Pelanggaran Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti menyambangi Markas Polda Metro Jaya, Kamis (6/10) untuk berkoordinasi dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

Bawaslu dan Kepolisian bersama kejaksaan merupakan unsur sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang menangani pelanggaran pilkada.

Pilihan Redaksi Polling CNN: Transportasi Massal Harus Jadi Prioritas Jakarta KPU Wajibkan Cuti Bagi Pejabat yang Ikut Kampanye Mendagri Siapkan Pelaksana Tugas Gubernur untuk 7 Provinsi Populi Center: 70 Persen Pendukung Ahok-Djarot Loyal

Menurut Mimah, sentra Gakumdu harus memiliki visi dan misi yang sama dalam penanganan pelanggaran pemilu.

"Di Gakumdu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengawas Pemilu. Kalau sudah di sentra Gakumdu harus satu visi dan misi dalam penanganan pelanggaran," kata Mimah.

Gakumdu bertugas menampung laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang terkait dengan proses pemilu. Laporan tersebut kemudian akan ditentukan, apakah termasuk pelanggaran pidana atau administrasi.

Sentra Gakumdu pun dipastikan akan bersikap netral dalam menangani setiap pelanggaran. "Kalau nggak netral bagaimana menangani pelanggaran," katanya.

Lebih dari itu, ia menyampaikan, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menyambut baik koordinasi yang dilakukan Bawaslu dengan pihak kepolisian.

"Nanti akan ada komunikasi intens antara Kapolda dan jajarannya yang itu akan melibatkan pengawas pemilu sampai ke tingkat bawah," kata Mimah.

Akhir bulan ini tahapan Pilkada akan mulai sampai pada proses kampanye hingga Februari 2017 sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.

DKI Jakarta sendiri masuk dalam ketegori tingkat kerawanan sedang sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu Pusat.

Ada tiga pasang calon yang ikut serta dalam Pilkada di ibu kota yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. (sur/sur)