Sindir Ahok, Sandi Tawarkan Inovasi Birokrasi Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno merupakan pasangan yang sangat awam dengan sistem birokrasi Jakarta.

Kontras dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang menjadi petahana. Juga pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Sylvi merupakan pegawai negeri sipil yang menghabiskan separuh hidupnya menjadi birokrat Jakarta.

Namun ketidaktahuan akan sistem birokrasi Jakarta, tidak membuat pasangan Anies dan Sandi kesulitan. Menurut Sandi, pengetahuan yang rendah itu membuka peluang inovasi membenahi birokrasi Jakarta.

Pilihan Redaksi Sandiaga Berjanji Bangun Jakarta Tanpa Air Mata Warga Anies-Sandi Bahas Program Kampanye dengan Anggota DPRD Anies Sebut Kontrak Politik Sebagai Komitmen pada Warga Anies-Sandi Klaim Siapkan Kejutan untuk Kampanye

"Kami relatif baru (birokrasi Jakarta), tapi itu justru membuka peluang inovasi di birokrasi. Saya malah khawatir dengan yang lama (petahana) karena tidak melihat inovasi baru. Angin inovasi ada di kami. Melihat Jakarta dari sisi baru," kata Sandi dalam kunjungannya ke redaksi Detik.com dan CNNIndonesia.com di Jakarta, Kamis (13/10).

Selain itu, Sandi juga memiliki prinsip dalam membentuk birokrasi Jakarta yang efektif. "Pengalaman saya mengembangkan perusahaan dari 3 ke 50 ribu karyawan, yaitu yang prestasi kita apresiasi, yang kurang kita motivasi, yang nyolong kita amputasi. Prestasi di tempat umum, dan motivasi diam-diam. Saya yakin birokrasi Jakarta efektif," katanya.

Anies menambahkan, berhadapan dengan birokrasi sama seperti organisasi, yaitu harus menimbulkan iklim kerja postif dan termotivasi. "Tak boleh takut. Kalau tak takut, tidak kerja lagi. Harusnya, penghargaan, dengan iklim positif," katanya.

Selain itu, menurut Anies, segala kegiatan birokrasi harus melibatkan partisipasi publik. Terjadi kolaborasi antara birokrat dan masyarakat. Akhirnya meningkatkan efektivitas dan muncul kepercayaan.

Anies-Sandi menyindir gaya kepemimpinan Ahok dalam memimpin Jakarta. Ahok memiliki pendekatan yang tegas tanpa ada partisipasi publik dalam menyelesaikan masalah Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pernah memberi nilai CC terhadap DKI Jakarta. Berdasarkan data Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2015, Pemprov DKI ada di peringkat 18 dengan nilai 58,57.

Jakarta berada di bawah Kalimantan Tengah, dan di atas Nusa Tenggara Barat. Peringkat tertinggi diperoleh Yogyakarta, dan terendah disandangkan ke Kalimantan Utara.

(obs)