Plt Gubernur DKI: 300 Ribu Warga Belum Rekam e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mendatangi Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun depan. Soni, sapaan Sumarsono, mengatakan, terdapat 300 ribu penduduk Jakarta yang belum merekam e-KTP.

Padahal e-KTP merupakan syarat agar dimasukan ke dalam daftar pemilih Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika tidak diantisipasi, terdapat sekitar 300 ribu warga yang terancam tak bisa milih di Pilkada DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Pendataan Pemilih Tetap Jakarta Baru 50 Persen Pemilih Pemula di Pilkada DKI Lebih dari 400 Ribu Orang KPU Beri Surat Edaran untuk Warga Tanpa e-KTP Usul Sistem Pemilu dari Pemerintah Dianggap Langkah Mundur

"Masalah rekam e-KTP. Kurang sekitar 300 ribu itu digenjot selama satu bulan ini," kata Soni di Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (28/10).

Untuk itu, Soni langsung meminta Asisten Pemerintahan DKI Jakarta yang ikut dalam pertemuan itu untuk memonitor percepatan perekaman e-KTP agar rampung sebelum 1 Desember 2016.

KPU DKI Jakarta mengaku mengalami kesulitan dalam pendataan daftar pemilih untuk masyarakat yang tinggal di apartemen, panti sosial, tanah galian atau sengketa, dan wilayah penggusuran.

Merespons hal itu, Soni menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengecekan untuk memastikan daftar pemilih di lokasi yang bermasalah secara intensif.

"Saya kira itu enggak butuh waktu lama karena kami dari provinsi, saya sudah minta support SKPD untuk mendukung KPU," tutur Soni.

Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Jakarta, Soni mencanangkan pemberian Anugerah Demokrasi bagi wilayah dengan tingkat partisipasi terbaik.

"Gagasan spontan saja, memberikan semacam penghargaan Anugerah Demokrasi kepada kelurahan yang partisipasi masyarakatnya paling tinggi," kata Soni.

Pemberian Anugerah Demokrasi itu, tutur Soni, dapat dilihat dari tiga indikator. Yakni, partisipasi tertinggi, pelaksanaan aman dan nyaman, serta pelanggaran yang paling minim.

Menurut Soni, penghargaan ini bertujuaan untuk apresiasi kinerja dan partisipasi dalam proses demokrasi. Untuk pelaksanaan penghargaan ini kata Soni, akan dibahas lebih lanjut.

KPU DKI Jakarya menargetkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2017 mencapai 77 persen. Pada Pilkada 2012, partisipasi masyarakat sebanyak 64,6 persen.

Setelah mengunjungi KPU DKI Jakarta, Soni juga meninjau kesiapan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Soni menilai Bawaslu sudah siap menjalankan pilkada.

"Bawaslu ini dulu ibarat harimau tidak punya taring. Tapi sekarang, Bawaslu sudah bertaring karena bisa membatalkan atau menganulir pasangan calon jika melakukan pelanggaran masif," tutur Sumarsono, di Bawaslu DKI Jakarta. (rel/rdk)