Nurdin Halid Bilang Ical akan Dukung Setnov Jabat Ketua DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid merasa yakin Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak akan menolak keputusan partai yang ingin mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Responnya pasti bagus. Tidak mungkin menolak. Beliau adalah seorang senior, yang paham betul terhadap peristiwa hukum dan politik. Saya punya keyakinan kuat ARB orang bijak," kata Nurdin usai rapat fraksi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Nurdin, berdasarkan Pasal 19 AD/ART Partai Golkar, badan pelaksana tertinggi partai merupakan dewan pimpinan pusat secara kolektif. Dalam arti lain, pengambilan keputusan kata Nurdin sepenuhnya di tangan pengurus DPP.

Lihat juga: Rekam Jejak Buruk, Setnov Dinilai Tak Bisa Lagi Pimpin DPR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan keputusan yang akan diambil sudah dikomunikasikan dengan Dewan Pembina secara individual.

"Peran dewan pembina memberikan saran dan pertimbangan. Kami sudah komunikasi," ujar Idrus.

Nantinya, kata Idrus, komunikasi secara resmi akan dilakukan setelah Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie tiba dari luar negeri untuk menjelaskan keputusan ini.

Senada dengan Nurdin, Idrus pun yakin Aburizal akan memahami keputusan pleno terkait pengembalian jabatan Setya. Apalagi, kata Idrus, Aburizal juga merupakan mantan Ketua Umum Golkar.

"Kami punya keyakinan Aburizal ini memahami kiprah Partai Golkar apalagi baru keluar dari masalah panjang. Aburizal punya kepemahaman untuk produktifitas dan harmonis partai," ujarnya.

Pengembalian jabatan Setya sebagai Ketua DPR merupakan salah satu keputusan rapat pleno Golkar, Senin (21/11) kemarin. Keputusan itu diambil secara aklamasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Lihat juga: Digeser Setnov, Ade Komarudin Mengadu kepada Ical

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung sebelumnya menilai, keputusan DPP tersebut juga berpotensi konflik karena tidak melibatkan para senior partai yang ada di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, dan lainnya.

“Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior. Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stakeholder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru,” kata Akbar dalam keterangannya. (yul)