Fahri Hamzah Desak Percepatan Infrastruktur di Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Pengawas DPR untuk Pembangunan Daerah Perbatasan Fahri Hamzah meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dipaparkan Fahri usai melakukan kunjungan di kawasan masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, Kalimatan Utara. Kunjungan itu dilakukan bersama anggota tim pengawas lainnya yakni Arteria Dahlan, Agung Widyanroto dan Hetifah Syaifudian, pada 24—26 November.

Pilihan Redaksi Menpar Arief Apresiasi Pembukaan Bandar Udara di Gunung Kidul Wisata Satu Malam di Labuan Bajo Infrastruktur Daerah dengan Obligasi Disindir Susi, Jokowi Akan Perbaiki Jalan Menuju Pelabuhan

Tim itu sepakat mendesak pemerinta pusat mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, termasuk di Kalimantan Utara.

“Mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan wilayah Kaltara, untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir di wilayah perbatasan,” demikian Fahri seperti dilansir Antara, Minggu (27/11).

Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Udin Hingio mengatakan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan seiring tekad pemerintah untuk membangun wilayah pinggiran.

Dia menuturkan Kalimantan Utara memiliki potensi luar biasa, namun kondisinya masih sangat memprihatinkan.

“Kaltara memiliki wilayah yang sangat luas dan infrastrukturnya belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan,” kata dia.

Negara Tetangga

Tim Pengawas itu juga menemukan ketergantungan warga di perbatasan terhadap kebutuhan pokok yang banyak disuplai dari negara tetangga. Tak hanya itu, namun juga biaya hidup yang mahal karena sarana perhubungan antardesa dan kecamatan yang minim.

Karena itu, diperlukan kebijakan khusus agar biaya transportasi antarwilayah bisa ditekan.

Biaya transportasi mahal akibat harga bahan bakar minyak tinggi. Konsumen yang perlu mendapatkan bensin bersubsidi harus mengeluarkan Rp9.000 per liter. Sedangkan untuk bensin nonsubsidi Rp12 ribu per liter. (asa)