Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Pareira mengatakan boikot akan membuat eksekusi anggaran dan program-program Pemprov daerah menjadi tertunda. Pasalnya, kata dia, implementasi program-program pemerintah akan tergantung pada persetujuan penggunaan anggaran antara pemerintah dan DPRD DKI.
Andreas menyebut rakyat menjadi pihak paling dirugikan akibat persoalan itu. "Kalau ada boikot rapat antara pemerintah dan DPRD yang akan rugi adalah rakyat," kata Andreas di kantor DPP PDIP, Selasa (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Ahok Diboikot Empat Fraksi DPRD DKI |
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindira, M Taufik menyatakan, keempat fraksi akan menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Triwisaksana menyatakan kesepakatan empat fraksi DPRD untuk memboikot Ahok tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Kesepakatan itu, kata dia, semata karena pertimbangan hukum. (wis/yul)