Sufmi mengatakan, pemberian sanksi hanya bisa dilakukan jika anggota DPR telah terbukti melakukan tindak pidana atau ditetapkan sebagai tersangka.
Pemberian sanksi yang tak menutup kemungkinan pada pelengseran Setya dari jabaran Ketua DPR tidak bisa dilakukan lantaran Setya masih berstatus sebagai terduga terlibat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“(Dugaan korupsi proyek e-KTP) periode lalu kejadiannya. MKD periode sekarang hanya berwenang untuk menindak pelanggaran yang terjadi periode saat ini,” ujar Sufmi.
ADVERTISEMENT
Setya sebelumnya bersumpah tidak menerima sepeserpun uang terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia juga memastikan Golkar tak pernah menerima Rp150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan.
KPK menetapkan dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto sebagai tersangka, dan hari ini keduanya menghadapi sidang dakwaan. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun dari total nilai proyek Rp6 triliun. (gil)