Bawaslu Mulai Endus Masalah Pilkada Jakarta Putaran Dua

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyaring potensi masalah jelang Pemilihan Kepala Daerah DKI putaran kedua. Pengawas memprediksi masalah akan muncul di pemetaan pemilih.

Ketua Bawaslu R.I. Muhammad berkata, lembaganya memiliki catatan potensi pelanggaran paling tinggi di aspek pendataan pemilih. Namun, Bawaslu mengklaim telah mengantisipasi potensi-potensi tersebut.

"Kita sudah identifikasi di TPS ini apa, di kelurahan ini apa (masalahnya). Sudah kita antisipasi sehingga kita optimis lebih baik," ujar Muhammad di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dikutip Sabtu (11/3).

Pendataan pemilih untuk Pilkada DKI putaran kedua telah dimulai penyelenggara sejak Senin (6/3) lalu. KPU memasang target untuk memasukkan semua nama warga ibu kota ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pendaftaran akan dibuka hingga Senin (13/3). Setelah itu, rekapitulasi akan dilakukan sebelum KPU DKI meminta masukan warga ihwal daftar pemilih sementara (DPS) yang tersusun.

"Yang jelas yang sudah direkap sebagai DPT (daftar pemilih tambahan putaran pertama) itu ada 237.003. Itu definisi orang yang tidak terdaftar sebagai DPT putaran pertama. Tetapi, karena dia memenuhi syarat sebagai pemilih DKI diberikan suratnya," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Mochamad Sidik.

Pilihan Redaksi Penjelasan Ketua KPU DKI Hadiri Rapat Internal Timses Ahok Dana Kampanye Anies-Sandi Lebih Kecil dari Batasan KPU Fadli Zon Sebut Ada Oknum Kekuasaan Jegal Anies-Sandi

Pada masa pendaftaran pemilih untuk putaran kedua, Sidik mengakui banyak petugas yang kesulitan membuka posko sepanjang hari. Sebabnya, para anggota panitia pemungutan suara (PPS) adalah warga yang memiliki pekerjaan dan waktunya tidak fleksibel.

Untuk mengatasi masalah itu, KPU DKI disebut akan meminta bantuan Pemerintah Provinsi ibu kota untuk mengaktifkan sekretariat PPS.

"Harusnya ada sekretariat. Kita baru mau bersurat kepada Plt Gubernur DKI Jakarta supaya sekretariat PPS diaktifkan. Dibantu sama pihak kelurahan seharusnya, sekretariat PPS itu kan PNS," katanya.