DPR Minta KPU Evaluasi Usulan Anggaran Pilkada 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR meminta KPU mengevaluasi usulan anggaran pilkada 2018 sebesar Rp11,3 triliun. Pada rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (25/4), parlemen menyebut nominal itu terlalu besar.

"DPR meminta evaluasi usulan KPUD yang sudah disampaikan ke KPU. Pembicaran KPUD dan Pemda, KPUD dan KPU pusat juga seharusnya efektif dan efisien," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo usai rapat.

Wakil Ketua Komisi II lainnya, Lukman Edy, mengatakan usulan anggaran pilkada 2018 tidak masuk akal. Ia berharap, nominal itu dapat dievaluasi di level DPRD.

"Pengalaman di pilkada lalu, anggaran biasanya tidak sampai 60 persen dipenuhi oleh DPRD. Misalnya kalau ada daerah yang mengusulkan Rp30 miliar per pilkada kabupaten, yang disepakati DPRD Rp20 miliar," ujarnya.

Lihat juga: KPU Usul Pilkada Serentak 2018 Digelar 27 Juni

Lukman menyarankan Kementerian Dalam Negeri membuat surat edaran kepada kepala daerah agar menetapkan standar biaya minum dalam penyusunan anggaran APBD untuk Pilkada.

Salah satu contohnya, kata Lukman, Kemendagri sebaiknya menolak pengadaan sepeda motor untuk petugas Bawaslu karena membebani anggaran.

"Jadi nanti Mendagri bikin edaran hal-hal yang boleh dibiayai di pilkada itu. Misalnya honor KPPS dan pencetakan baliho, harus ada standar jumlahnya," katanya.

Lihat juga: Bekasi dan Jawa Tengah Bersiap Hadapi Pilkada 2018

Ditemui terpisah, Ketua KPU Arief Budiman menyebut anggaran sebesar Rp11,3 triliun itu berasal dari rekapitulasi 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Ia berkata, sampai saat ini masing-masing pemda yang akan menggelar pilkada 2018 masih membahas rancangan angggaran itu.

"Jadi bisa saja disetujui semua tapi bisa juga dikoreksi pemda. Jadi ini usulan yang disampaikan dan sudah kami rekapitulasi," ujar Arief.

Menurut Arief, salah satu penyebab besarnya anggaran adalah letak geografis yang sulit dan jumlah pemilih yang banyak di pilkada 2018. Bahkan, kata dia, wilayah itu lebih besar dan luas dibandingkan Pilkada 2015 di 269 daerah.

"Sekarang itu ada Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan. Ini daerah-daerah yang pemilihnya besar-besar semua kan," ujarnya.

Arief menargetkan pembahasan anggaran dapat selesai pada bulan Agustus mendatang. Hal ini dikarenakan tahapan Pilkada 2018 ditargetkan mulai pada September 2017.

"Juli diharapkan sudah finalisasi. Agustus satu bulan sebelum tahapan sudah bisa dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," katanya.

Lihat juga: Dana Pilkada Serentak Tujuh Provinsi Telan Triliunan Rupiah