'Penangkapan Miryam Jangan Dikaitkan dengan Hak Angket'

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Dadang Rusdiana, meminta penangkapan tersangka dugaan pemberian keterangan palsu, Miryam S Haryani, Senin (1/5) dini hari tadi, jangan dikaitkan dengan hak angket terhadap KPK yang telah disetujui oleh DPR.

"Hak Angket adalah persoalan lain. Dengan hak angket kami hanya mempersoalkan kejelasan atas pernyataan seorang penyidik KPK yang menyatakan bahwa Miryam ditekan oleh enam anggota DPR," kata Dadang kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/5).

Lihat juga: Polisi Tangkap Buronan KPK Miryam Haryani

Miryam ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, oleh tim Polda Metro Jaya. Sejak empat hari lalu, Miryam telah ditetapkan sebagai buronan oleh KPK karena mangkir dari panggilan pemeriksaan lembaga antirasuah itu.

Hak angket digulirkan sejumlah anggota DPR setelah penyidik KPK menyebut ada enam orang anggota DPR yang menekan Miryam agar mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam perkara e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Menurut Dadang, hak angket bertujuan untuk membuktikan pernyataan penyidik KPK agar tidak menjadi fitnah yang merusak reputasi anggota DPR yang dituding menekan Miryam.

"Kami akan mendalami tata kelola data, dokumentasi dan informasi yang dilakukan oleh KPK, ini yang akan didalami hak angket," kata dia.

Lihat juga: Hak Angket KPK Lolos di Paripurna DPR

Karena itu, terkait penangkapan Miryam, Dadang mempersilakan KPK memproses hukum Miryam dan berjanji tidak akan menghalangi proses hukum terhadap kader partainya tersebut. "Kami tidak akan mengintervensi, kami menghormati," kata dia.

Hanura, kata Dadang, belum mengambil langkah menyikapi penangkapan Miryam. "Kami masih menunggu arahan ketua umum. Ini masalah yang menyita persoalan publik," katanya.