Kemendagri Buka Posko 24 Jam Pantau HTI dan Ormas Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri membuka posko pengaduan untuk mengawasi perkembangan dinamika politik di tingkat pusat dan daerah mulai Selasa (16/5) malam ini. Salah satu yang jadi fokus pengawasan adalah keberadaan organisasi masyarakat yang dinilai radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada tahap awal, posko tersebut akan berdiri hingga satu bulan ke depan.

"Kami mengundang Kesbangpol daerah untuk melaporkan terus setiap gelagat perkembangan yang ada termasuk HTI, kelompok radikal yang lain, dan beberapa isu daerah," kata Tjahjo di kantornya, Selasa (16/5).

Hari ini juga Tjahjo sudah meminta pada gubernur, wali kota, dan bupati untuk membuat posko yang sama untuk mempermudah koordinasi.

Lihat juga: Forum Purnawirawan Sebut Pembubaran HTI Tak Hapus Radikalisme

Pemerintah daerah diminta langsung berkomunikasi dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), jika menemukan keanehan di wilayah masing-masing.

Keberadaan posko akan ditangani langsung oleh pejabat eselon I Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum. Selain itu, Tjahjo juga menugaskan empat staf ahlinya untuk membantu pengawasan.

"Biar 24 jam, kalau ada sesuatu segera dirapatkan dengan Forkopimda, segera dipertemukan dengan tokoh adat, agama, masyarakat, sehingga suara yang keluar dari pemerintah daerah itu satu," tuturnya.

Lihat juga: GP Ansor Desak Pemerintah Lakukan Identifikasi Kader HTI

Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu juga menyindir sejumlah aksi yang dilakukan beberapa pendukung gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, aksi dalam berbagai bentuk harus dilakukan sesuai peraturan, termasuk ihwal waktu pelaksanaannya.

"Pemerintah tak bisa melarang. Itu kan aspirasi masyarakat, tapi aturan demonya harus ada jam 18.00 WIB selesai ya harus selesai. Saya kira intelijen dan kepolisian sudah punya perkiraan gelagat dinamika," ujarnya.

Pada Jumat (12/5) lalu, aksi massa pro Ahok di halaman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilakukan hingga melebihi pukul 18.00 WIB. Polisi membubarkan massa dengan mengeluarkan kendaraan meriam air.

Bentrok antara aparat dan massa pro Ahok berlangsung hingga pukul 20.15 WIB. Polisi terlihat memukul tameng untuk menakuti mereka.

Lihat juga: Ketum PAN: Kemenangan Anies Bukan Kemenangan Islam Radikal