Demokrat Pikirkan Cara Batalkan Angket KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak pengajuan hak angket KPK di DPR. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu masih memikirkan cara untuk bisa menggugurkan rencana hak angket tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menjelaskan, ada banyak cara untuk melakukan penolakan terhadap pembentukan hak angket. Namun berdasarkan pembicaraan internal, hingga kini belum ada keputusan akhir terkait itu.

"Ada banyak cara melakukan penolakan, nanti lihat saja," kata Syarif saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jumat (19/5).

Lihat juga: Nasib Hak Angket DPR untuk KPK di Ujung Tanduk

Secara tersirat, Syarif memperlihatkan bahwa sampai saat ini SBY belum memberi arahan secara spesifik mengenai cara-cara penolakan tersebut.
Namun dia memastikan, pada akhirnya nanti Presiden ke-6 Indonesia itu akan mdmberikan arahan yang sangat komprehensif.

Ada beberapa cara yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menggagalkan pembentukan hak angket tersebut, mulai dari mengirim surat penolakan mengirimkan perwakilan fraksi hingga tetap mengirim wakil dengan tujuan mengawal pembahasan dalam pansus tersebut.

Syarif menjelaskan sejak awal pembentukannya hak angket KPK tersebut memang telah di luar dari mekanisme yang sebenarnya dan bahkan Demokrat menganggap berpotensi melanggar tata tertib yang ada.

Bahkan, kata Syarif, tujuan utama dari pembentukan hak angket KPK juga terlihat jelas yaitu melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
"Substansinya bagi kami tak relevan, ada wacara juga angket itu untuk melemahkan KPK. Jadi kami tolak," katanya.

Lihat juga: Tak Ada Fraksi Lapor Anggota, Bamus Pansus Angket KPK Ditunda

Sementara itu Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis juga mengungkapkan hal serupa dengan Syarif Hasan. Partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut juga masih pikir-pikir apakah akan mengirim perwakilannya atau tidak.

Namin Fary menegaskan bahwa mereka tetap berkukuh untuk menolak pembentukan hak angket tersebut dan siap mengawal agar KPK tak dilemahkan.

"Kami tak mau akhirnya tak mengirim (perwakilan) lalu angket jalan terus. Kami akan kirim dan kawal itu," ujar Fary.