Anies akan Ubah Pergub karena Tak Sesuai Program KJP Plus

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur terpilih Anies Baswedan akan mengubah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasal 49 pergub tersebut menyebutkan, penerima KJP tidak boleh menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah.

Pergub itu bertentangan dengan program KJP Plus yang digagas Anies-Sandi. Pada situs jakartamajubersama.com dijelaskan bahwa KJP Plus akan menggabungkan KJP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait pendataan dan distribusi manfaat, baik tunai dan non tunai.

"Justru janji saya adalah mengganti pergub," kata Anies di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Lihat juga: Anies Tak Ingin Anggaran KJP Plus Terpaut Persentase APBD

Anies mengatakan sempat mengusulkan perubahan pergub saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Usulan tersebut ia sampaikan lewat surat yang dikirim ke gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun Ahok menolak untuk mengubah pergub.

Saat ini, ketika terpilih menjadi gubernur Jakarta, Anies ingin membuat kebijakan yang dinilai tepat untuk sektor pendidikan. Dia bersama timnya sedang mempersiapkan perubahan pergub tersebut.

"KJP Plus tetap akan dilaksanakan, integrasi (dengan KIP) tetap dilakukan," kata Anies.

Ketika ditanya mengenai gambaran umum KJP Plus, Anies enggan menjelaskannya. Ia mengatakan gambaran akan dijelaskan nanti lantaran proses masih panjang.

Lihat juga: Tim Sinkronisasi Sebut Anies Tak Banyak Ubah Program Ahok

Sebelumnya, Anies berharap anggaran program KJP Plus tidak terkendala persentase APBD. Pernyataan itu merespons Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang menyebut alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

"Jangan semata-mata dikunci persentase, karena intinya peningkatan kualitas. Presentase itu kan ya baik saja mengharuskan 20 persen, tapi kalau ternyata perlu 21 persen, 23 persen atau ternyata pendidikan berkualitas butuh 19 persen, itu kan (sesuai) kebutuhan. Karena itu kita lebih mendasarkan pada kebutuhan," kata Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Senin (22/5).