Usulan Anggaran Pilkada Serentak 2018 Capai Rp14,3 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 171 daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2018 telah mengajukan Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemerintah Daerah masing-masing. Total anggaran yang diusulkan 171 KPU di daerah berjumlah Rp14,3 triliun.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, anggaran yang diusulkan KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi itu kemungkinan masih dapat berkurang dalam realisasinya usai pembahasan antara penyelenggara pemilu dan pemda.

Menurutnya, akan ada koreksi terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap terlalu besar di beberapa daerah.

"Mereka sedang dalam proses pembahasan sekarang, tentu anggaran-anggaran yang dianggap terlalu besar bisa saja dikoreksi nanti," ujar Arief di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (31/5).

Lihat juga: KPU Uji Publik Aturan Pilkada Serentak 2018

Dana hibah untuk KPU dan Bawaslu daerah harus dimasukkan dalam APBD sebelum diberikan ke dua lembaga itu. Nilai hibah yang dicairkan dapat sesuai atau tidak dengan pagu tersedia.

Hingga kini, baru ada 13 KPU di daerah yang telah menyepakati nilai hibah dengan Pemda. Salah satu daerah yang sudah mendapat NPHD adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat menyediakan anggaran Rp1,169 trilun untuk KPU selama menjalankan Pilkada 2018. Sementara, belum diketahui berapa nilai hibah 12 daerah lain yang sudah disepakati.

Pilkada 2018 akan berlangsung pada 27 Juni 2018. Mengacu pada draf PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan, rekapitulasi hasil Pilkada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi berlangsung pada 4-9 Juli 2018.

Proses persiapan Pilkada 2018 akan dimulai pada 14 Juni 2017, dan berakhir pada Oktober 2017.

Lihat juga: Mayoritas Fraksi Pansus RUU Pemilu Bersikeras Tambah 19 Kursi