Pemilihan atas Perintah Kepala Suku di Papua Diperdebatkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdebatan ihwal penggunaan sistem noken pada Pilkada di Papua dan Papua Barat mencuat dalam uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada 2018, Rabu (31/5).

Sistem noken adalah pemilihan berdasarkan perintah kepala suku. Dalam sistem ini, seluruh surat surat pemilih dimasukkan dalam kantong noken, sebuah tas yang terbuat dari akar kayu.

Beberapa perwakilan partai politik mempertanyakan ketentuan penggunaan sistem noken dalam draf PKPU yang disusun penyelenggara pemilu. Menurut mereka, sistem noken harus diperjelas penggunaannya karena berpotensi menimbulkan diskriminasi cara pemungutan suara.

Lihat juga: BIN Sebut Ada Intimidasi Bersenjata di Pilkada Aceh dan Papua

"Noken kenapa masih digunakan?" tanya perwakilan Partai Amanat Nasional di uji publik di Kantor KPU.

“Ada beberapa tempat yang memang masih diperlukan, KPU harus memetakan mana daerah yang bisa tidak dan masih harus menggunakan noken," sambung seorang perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa.

Komisioner KPU Hasyim Ashari berkata, sistem noken pada prinsipnya tidak digunakan untuk pemilihan di seluruh wilayah Papua dan Papua barat. Ia menjelaskan, sistem tersebut umumnya hanya digunakan di desa atau wilayah yang terletak di pegunungan.

Daerah yang bisa menyelenggarakan pemilihan dengan sistem noken juga harus ditentukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi. Menurut Hasyim, penggunaan noken di Papua dan Papua Barat diizinkan terbatas sesuai putusan MK Nomor 6/32/PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012.

Lihat juga: Noken, Tas Unik Asal Papua

"Jadi kami atur untuk mengakomodasi putusan di MK. Tentang daerah-daerah yang bisa noken itu hanya daerah tertentu berdasarkan penilaian KPU dan Bawaslu Provinsi Papua dan Papua Barat," katanya.

Ia juga mengusulkan agar perwakilan parpol di uji publik draf PKPU membawa aspirasi ihwal penggunaan noken ke tingkat parlemen pusat. Menurut Hasyim, pembatasan sistem noken dapat diatur dalam draf RUU Penyelenggaraan Pemilu yang hingga kini belum selesai pembahasannya.

"Mumpung masih ada RUU pemilu, didorong saja supaya masuk norma itu. Karena setahu saya selama ini tidak ada norma yang mengakomodasi noken baik untuk pemilu atau pilkada," tuturnya.