Megawati Jabat Dewan Pengarah Unit Kerja Pemantapan Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan menjabat sebagai dewan pengarah Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif yang ikut merancang unit kerja tersebut.

"Dalam dewan pengarah ada Bu Mega yang punya unsur historis. Masa seseorang yang punya kaitan dengan unsur historis tidak ada di situ, rasanya kurang elok. Bu Mega bukan sebagai unsur partai, tapi dalam kapasitas dari pendiri Republik, representasi perumus Pancasila," kata Yudi di kantor Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).

Secara keseluruhan, kata Yudi, dewan pengarah beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari dua orang tokoh nasional dan tujuh orang tokoh lintas agama. Wakil Presiden keenam Try Sutrisno menjadi salah satu tokoh nasional bersama Mega.

Lihat juga: Jokowi Bentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila

Kemudian Ketua Umum MUI Ma'aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii dan Tokoh Katolik Franz Magnis Suseno akan mengisi kursi tokoh agama.

"Selain itu ada wakil dari agama Budha, Hindu dan Kristen," kata Yudi.

Yudi menjelaskan di bawah dewan pengarah akan ada kepala eksekutif unit satuan kerja. Kepala eksekutif tersebut akan membawahi tiga deputi. Bagian tiga deputi akan dijelaskan ketika pelantikan.

Lihat juga: Menghidupkan Pancasila di Era Jokowi

Setelah resmi dilantik, unit kerja tersebut akan fokus pada tiga hal untuk langkah awal. Pertama, ikut menyiapkan konten dan metodologi pelajaran Pancasila dan kebangsaan di dunia pendidikan. Menurut Yudi hal ini penting karena memiliki dampak jangka panjang.

Kedua, melakukan pengembangan jaringan dan mengarusutamakan isu-isu Pancasila ke ruang publik. Implementasi dilakukan dengan media multiplatform, pendekatan secara horizontal dan membentuk kekuatan orang agar merasa punya perhatian pada pancasila.

Ketiga, pengukuran dan pemantauan terhadap lembaga pemerintah. Unit kerja akan melihat kebijakan dan perilaku lembaga pemerintah apakah sudah sejalan dengan pemerintah atau tidak.

Lihat juga: Presiden Teken Pembentukan Badan Pemantapan Pancasila

Sementara itu, Yudi sendiri sempat digadang-gadang menjadi kepala unit kerja tersebut. Namun ia tidak menjawab dengan pasti saat dikonfirmasi. "Ya, saya tidak tahu pasti, kalau selentingan memang ada," kata Yudi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pembentukan lembaga atau badan pemantapan Pancasila yang sempat digagas pada awal tahun ini sudah ditandatangani Jokowi.

"(Pembentukan Badan Pemantapan Pancasila) segera. Sudah ditandatangani Presiden," kata Wiranto di Gedung DPR, Jakarta.

Meski demikian, Wiranto mengaku belum mengetahui kapan lembaga tersebut akan diumumkan. Dia berkata akan menanyakan hal itu terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi.